Analisaaceh.com, Pidie | Plt Kepala Dinas Kesehatan Pidie, dr. Dwi Wijaya, menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam cakupan imunisasi rutin berdasarkan kelompok usia maupun jenis kelamin di Kabupaten Pidie.
Ia menjelaskan bahwa efektivitas imunisasi serta keberhasilan program ini dipengaruhi oleh berbagai faktor di setiap daerah. Menurutnya, cakupan imunisasi menunjukkan bahwa semua kelompok usia dan jenis kelamin mendapatkan akses yang merata.
“Tidak ada perbedaan dalam cakupan imunisasi rutin antara kelompok usia dan jenis kelamin di Kabupaten Pidie. Imunisasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan kekebalan tubuh tidak optimal, sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu, imunisasi dasar rutin bisa diperoleh di pusat-pusat pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya,” ujar dr. Dwi Wijaya kepada analisaaceh.com pada Rabu, 18 September 2024.
Lebih lanjut, dr. Dwi menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program imunisasi rutin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah usia ibu, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta tingkat pengetahuan ibu tentang pentingnya imunisasi. Urutan kelahiran anak juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi apakah anak mendapatkan imunisasi lengkap atau tidak.
Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah dan pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah memastikan bahwa vaksin diberikan pada waktu yang tepat.
Penundaan atau pemberian vaksin yang terlalu awal dapat mengurangi efektivitasnya. Selain itu, cakupan imunisasi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti distribusi vaksin yang merata, pengetahuan dan sikap orang tua, serta akses terhadap informasi yang memadai tentang program imunisasi.
“Imunisasi yang lengkap pada seorang anak dapat dikatakan tercapai jika ia telah menerima satu dosis Hepatitis B (HBO), satu dosis BCG, empat dosis vaksin polio (OPV), empat dosis DPT-HB-Hib, dan dua dosis vaksin campak atau rubela sebelum usia lima tahun,” jelas dr. Dwi.
Ia menambahkan, anak yang tidak menerima imunisasi lengkap akan lebih rentan terhadap berbagai penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin, seperti polio, campak, dan difteri. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak mendapatkan imunisasi secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Dalam paparannya, dr. Dwi juga menjelaskan secara rinci mengenai jadwal pemberian imunisasi dasar dan lanjutan yang perlu dipatuhi oleh orang tua. Untuk bayi berusia kurang dari 24 jam, imunisasi yang pertama kali diberikan adalah Hepatitis B (HB-0).
Pada usia satu bulan, bayi menerima imunisasi BCG dan Polio 1. Ketika memasuki usia dua bulan, vaksin yang diberikan adalah DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2. Pada usia tiga bulan, diberikan vaksin DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3, sementara pada usia empat bulan diberikan DPT-HB-Hib 3, Polio 4, dan vaksin IPV (Polio suntik).
Setelah anak berusia sembilan bulan, vaksin campak atau MR akan diberikan untuk mencegah penyakit campak yang dapat menimbulkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare, atau radang otak.
Imunisasi lanjutan untuk anak di bawah dua tahun (Baduta) dilakukan pada usia 18 bulan, dengan vaksin DPT-HB-Hib dan campak/MR. Sementara untuk anak sekolah, pada kelas 1 SD diberikan vaksin DT dan campak/MR, dan pada kelas 2 serta 5 SD diberikan vaksin Td.
Pemberian vaksin polio secara tetes diberikan empat kali, yaitu pada usia satu bulan, dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan. Untuk melengkapi kekebalan tubuh, vaksin polio suntik diberikan satu kali pada usia empat bulan. Dengan cakupan imunisasi lengkap ini, anak akan terlindungi dari penyakit lumpuh layu yang disebabkan oleh virus polio.
dr. Dwi Wijaya menegaskan pentingnya cakupan imunisasi lengkap untuk membentuk kekebalan masyarakat yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak hanya melindungi individu yang diimunisasi, tetapi juga menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) yang melindungi masyarakat secara keseluruhan, termasuk mereka yang tidak bisa diimunisasi karena alasan medis.
“Jika cakupan imunisasi dasar dan lanjutan tinggi serta merata di seluruh wilayah, bahkan sampai tingkat desa, maka kekebalan masyarakat yang tinggi dapat terbentuk. Ini akan melindungi bukan hanya anak-anak yang menerima imunisasi, tetapi juga seluruh masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin,” tutur dr. Dwi.
Selain itu, distribusi vaksin dan akses pelayanan kesehatan harus dipastikan tersedia di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil. Dengan demikian, seluruh anak di Kabupaten Pidie dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan imunisasi lengkap demi masa depan yang lebih sehat. (Adv)
