Ketua Komisi V DPR Aceh Siap Tindak Perusahaan Pelanggar Hak Buruh

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak buruh serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru di Aceh. Hal ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Rabu (1/5/2025).

“Kami pastikan itu sudah terpenuhi. Jika ada laporan langsung dari buruh atau mereka yang merasa dirugikan, kami siap melakukan investigasi langsung,” tegasnya.

Komisi V juga menyoroti praktik penahanan ijazah oleh perusahaan, yang dinilai bertentangan dengan aturan.

“Menahan ijazah itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi bisa jadi ada bentuk ikatan lain yang dituangkan dalam surat kesepakatan. Hal ini perlu kami telusuri lebih lanjut,” jelasnya.

Anggota Komisi V DPR Aceh menyatakan pihaknya akan mengawal agar Pemerintah Aceh menjalankan kebijakan ketenagakerjaan yang sejalan dengan tuntutan dan aspirasi para buruh.

“Ini sesuai dengan tupoksi kami. Kami menjamin dan memastikan pemerintah Aceh menjalankan kewajiban sebagaimana tuntutan kawan-kawan buruh,” ujar perwakilan Komisi V di sela-sela peringatan May Day.

Terkait upah minimum provinsi (UMP), Komisi V menilai besaran UMP Aceh saat ini sudah cukup layak dibandingkan provinsi lain. Namun, mereka tetap mengingatkan perusahaan agar tidak membayar di bawah UMP.

“Kami menganggap UMP saat ini sudah layak, tapi kami akan memastikan perusahaan formal tidak membayar di bawah UMP yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, Komisi V DPR Aceh juga menyoroti persoalan pengangguran yang masih tinggi di Aceh, di atas rata-rata nasional. Karena itu, mereka mendorong pemerintah Aceh untuk membuka lebih banyak investasi dan menyediakan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja.

“Kami akan pastikan gubernur Aceh menganggarkan program pelatihan mulai tahun depan, agar pekerja punya skill dan siap diserap pasar kerja,” pungkasnya.