Komisi IV DPRK Abdya Sebut Puskesmas Perlu Penjagaan Malam dan Pemerataan Dokter

Analisaaceh.com, Blangpidie | Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Dedi Saputra meminta kepada kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menugaskan personel Satpol PP atau menempatkan petugas piket malam pada setiap Puskesmas yang ada di kabupaten setempat.

“Sehingga puskesmas rawat inap yang buka 24 jam bisa lebih aman pada saat malam hari,” kata Dedi Saputra.

Hal itu disampaikan oleh Dedi Saputra dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2024 dan Penutupan Pembahasan LKPJ Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024, yang berlangsung di Aula DPRK setempat, Rabu (14/5/2025).

Selain itu, Dedi juga menyarankan kepada Kadis Kesehatan untuk meninjau kembali puskesmas-puskesmas terkait penyaluran obat dan alat kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, ia meminta agar segera memperbaiki sarana dan prasarana puskesmas yang rusak.

“Kami dari Komisi IV berharap agar setiap tenaga operator dan administrasi ditempatkan disetiap puskesmas guna menunjang pelayanan di puskesmas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komisi IV DPRK Abdya meminta agar mengalihkan tenaga dokter umum yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Peukan ke puskesmas-puskesmas sehingga tidak kekurangan dokter umum di Puskesmas.

Sebab, tambahnya, puskesmas tidak dapat merekrut tenaga dokter kontrak karena terkendala aturan BKN.

“Sedangkan di RSUD Teungku Peukan bisa merekrut tenaga kontrak yang sumber gajinya berasal dari jasa medis yang dikelola oleh
BLUD RSUD Teungku Peukan,” terangnya.

Komisi IV juga meminta dokter spesialis agar dapat meningkatkan kedisiplinan dalam masuk kerja sesuai dengan aturan yang
berlaku.

“Karena kami mendapatkan laporan dari pasien bahwa banyak dokter spesialis yang masuk kerja tidak sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan,” ucap Dedi.

Kemudian, Komisi IV juga meminta kepada Direktur RSUD Teungku Peukan segera memperbaiki sarana dan prasarana pada
instalasi gawat darurat (IGD).

“Diantaranya soal kekurangan
pendingin ruangan (AC) dan hal itu sudah sering kami sampaikan dalam beberapa kesempatan untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.

Selanjutnya, Komisi IV meminta kepala Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan agar mencari strategi untuk peningkatan kompetensi guru.

“Ini perlu diperhatikan, sehingga pemerataan penempatan guru-guru serta dapat menyelamatkan 22 sekolah yang terancam tutup dikarenakan kekurangan guru,” sebut Dedi.

Terkait pendistribusian bantuan sosial, Komisi IV meminta Kadis Dinsos agar mengawasi dengan baik sesuai dengan data penerima bantuan sehingga tidak ada penerima bantuan yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.

“Kami masih melihat adanya penerima bantuan sosial tidak sesuai dengan data yang ditetapkan oleh dinas sosial kabupaten Abdya, sehingga perlu pengawasan yang maksimal,” ungkap Dedi Saputra.