Kota Banda Aceh Raih 2 Penghargaan dari Kementerian PANRB

Analisaaceh.com, Jakarta – Walaupun di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah Usman-Zainal Arifin terus mengukir prestasi.

Kali ini, dua penghargaan level nasional sekaligus didapatkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk Kinerja Pelayanan Publik Terbaik 2020.

Kedua penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Banda Aceh. Masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik daerah itu meraih indeks 4,29 dan 4,26 dengan kategori sangat baik.

Penyampaian hasil evaluasi dan pemberian penghargaan sendiri diumumkan, Selasa 9 Maret 2021 di Hotel Ritz Carlton, DKI Jakarta. Acara turut disiarkan secara virtual melalui kanal Youtube Kementerian PANRB.

Wali Kota Aminullah yang tengah berada di Jakarta untuk mengikuti Raker Apeksi dan program Visionary Leader MNC Portal untuk meraih penghargaan tingkat nasional dengan mempresentasikan terlebih dahulu visi misinya di hadapan tim ahli bidang pembangunan, pun menyampaikan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, di tengah pandemi kita masih bisa berprestasi,” ujarnya.

Menurutnya, apresiasi dari pemerintah pusat itu membuktikan bahwa Pemko Banda Aceh terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Artinya semangat melayani kita tak pernah mengendur walau di tengah pandemi sekalipun,” ujarnya lagi.

Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Terbaik 2018 ini pun berharap agar kedua dinas terkait dapat mempertahankan prestasi bergengsi tersebut.

“Saya ucapkan selamat kepada segenap jajaran DPMPTSP dan Disdukcapil. Jadikan ini sebagai pelecut motivasi kita bersama untuk mewujudkan visi ‘Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah’,” ujarnya.

Selama berada di ibukota negara, Aminullah juga melakukan audiensi dengan berapa kementerian untuk ‘menjemput’ dana pembangunan. Adapun sejumlah kementerian yang dikunjunginya antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan BNPB.