Categories: NEWS

LPS Perkuat Kewenangan Penjaminan Polis, Berlaku Paling Lambat 2028

Analisaaceh.com, Sabang | Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapat kewenangan lebih luas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui Program Penjaminan Polis (PPP).

Program tersebut merupakan mandat LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Hal ini disampaikan dalam acara media gathering di Sabang, Rabu (7/10/2026).

Sub Manager Kantor Perwakilan LPS I, Muhammad Syafril, mengatakan melalui program tersebut LPS nantinya memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan.

Selain fungsi penjaminan, kewenangan LPS juga diperkuat dengan mandat sebagai risk minimizer. Dengan kewenangan tersebut, LPS dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan risiko serta mendukung penanganan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang mengalami permasalahan keuangan.

“Dengan penguatan peran dan kewenangan LPS dalam Program Penjaminan Polis, termasuk mandat sebagai risk minimizer serta kewenangan melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, LPS diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada pemegang polis, tertanggung, dan peserta,” ujar Syafril.

Menurutnya, penguatan fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian sekaligus mendukung peningkatan penetrasi asuransi.

Program Penjaminan Polis sendiri akan mulai berlaku paling lambat Januari 2028. LPS saat ini terus melakukan persiapan, termasuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai industri perasuransian.

Di sisi lain, LPS juga telah menjalankan fungsi penjaminan simpanan perbankan di Aceh.

Sejak berdiri hingga 30 September 2026, LPS telah menangani klaim penjaminan simpanan terhadap empat BPR/BPRS di Aceh yang dicabut izin usahanya, yakni BPR Hareukat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang, dan BPRS Gayo Persada.

“Dalam pelaksanaan penjaminan simpanan bank di wilayah Aceh, LPS telah membayarkan sebesar Rp46,80 miliar dari total simpanan layak bayar sebesar Rp47,07 miliar,” kata Syafril.

Pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar, set-off terhadap kewajiban nasabah, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

Melalui fungsi penjaminan simpanan dan polis asuransi, LPS berharap masyarakat semakin merasa aman dalam menggunakan layanan sistem keuangan serta kepercayaan terhadap industri perbankan dan asuransi tetap terjaga.

Redaksi

Editor Analisaaceh.com

Komentar

Recent Posts

Baitul Mal Abdya Ajak Lapas Blangpidie Salurkan ZIS Melalui Lembaga Resmi

Analisaaceh.com, Blangpidie | Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melakukan kunjungan silaturahmi ke Lembaga…

1 hari ago

Bupati Safaruddin: Pendapatan Pelaku UMKM di PKPA Abdya Tembus Rp20 Juta Per Stan

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin menyebutkan pelaksanaan Pagelaran Kreativitas Pendidikan Abdya…

1 hari ago

Tutup Pagelaran Kreatifitas Pendidikan Abdya, Bupati Safaruddin Rencanakan Hadirkan Wali Band dan Raim HUT Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin resmi menutup Pagelaran Kreativitas Pendidikan tahun…

1 hari ago

Erosi Krueng Tangan-Tangan Abdya Kian Parah, Sawah dan Kebun Warga Terancam

Analisaaceh.com, Blangpidie | Erosi sepanjang Krueng atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh…

1 hari ago

Tanggul Banjir Drien Jaloe Abdya Ambruk, Rumah Warga Terancam Hanyut

Analisaaceh.com, Blangpidie | Tanggul pengaman banjir di Gampong Drien Jalo, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat…

1 hari ago

Jalan Selamat Pasar Blangpidie Ditutup 28 Hari, Ini Jalur Alternatifnya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan…

1 hari ago