Petani Abdya Rugi, DPRK Didesak Tertibkan Agen dan Kilang Padi

Analisaaceh.com, Blangpidie | Harga gabah kering panen (GKP) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus merosot tajam. Dari harga sebelumnya Rp8.300 per kilogram, kini anjlok menjadi Rp6.300. Ironisnya, harga beras di pasaran tetap tinggi bahkan cenderung naik.

Padahal, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.500, namun kini harga gabah malah terjun bebas Rp6.300 atau turun Rp200.

Penurunan harga ini sangat merugikan petani, apalagi di saat yang sama harga beras justru terus merangkak naik. Fenomena ini diduga akibat permainan harga oleh agen dan pemilik kilang padi.

Salah satu Ketua Kelompok Tani di Kecamatan Kuala Batee, Ibrahim bin Abdul Jalil menyampaikan keluhannya. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Abdya, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), untuk turun tangan menertibkan agen dan kilang padi yang diduga memainkan harga beli padi di tingkat petani.

“Mayoritas masyarakat Abdya adalah petani padi. Sangat disayangkan, keringat dan kerja keras mereka selama empat bulan diduga selalu dimonopoli oleh agen dan para ‘toke’ yang menginginkan harga padi murah, sementara harga beras naik. Akibatnya, petani yang merupakan masyarakat menengah ke bawah menjadi korban, ini tidak adil,” kata Ibrahim kepada Analisaaceh.com, Senin (25/8/2025).

Menurut Ibrahim, DPRK Abdya sebagai perwakilan rakyat dan penyambung lidah petani, harus menindaklanjuti persoalan ini dengan membuat regulasi berupa qanun yang mengikat agen dan pengusaha penggilingan padi agar tidak mempermainkan harga.

“Jika masih ada yang membandel dan aturan tidak diindahkan, cabut saja izin usaha mereka,” ujarnya.

Selain regulasi, Ibrahim juga mengusulkan agar Pemkab Abdya membangun satu pabrik penggilingan padi milik pemerintah di kawasan Kuala Batee–Babahrot. Pabrik ini nantinya akan menampung padi dari petani dengan harga maksimal. Kemudian, beras hasil olahan pabrik itu dapat dijual kembali dalam kemasan dengan merek lokal, seperti Sigupai.

“Langkah ini, selain bisa mengatasi polemik harga, juga dapat menguntungkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Abdya,” terang Ibrahim.

Sebagai seorang petani yang juga pernah menjadi agen jual beli padi, Ibrahim yakin bahwa solusi yang disampaikannya dapat memberantas praktik monopoli pada petani dan memberikan kesejahteraan bagi mereka

“Saya yakin ini adalah solusi efektif untuk memutus praktik monopoli, serta meningkatkan kesejahteraan bagi petani di Abdya,” pungkas Ibrahim.