Ket Foto: Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam aksi demonstrasi memperingati satu tahun bencana ekologis di Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). foto: ist
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyoroti belum tuntasnya pemulihan masyarakat dan lingkungan di Aceh setelah satu tahun bencana ekologis melanda wilayah tersebut.
Koalisi menilai sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kepastian hunian tetap hingga kerusakan lingkungan, masih belum mendapatkan penyelesaian.
Hal itu disampaikan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Riski, saat pernyataan sikap bertajuk Catatan Satu Tahun Bencana di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Dalam pernyataan tersebut, koalisi mempertanyakan kepastian nasib masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat bencana.
“Setahun kemudian pertanyaan paling sederhana dari para korban masih belum dijawab oleh negara: kapan sungai kembali normal? Di mana hunian tetap akan dibangun? Ke mana warga zona merah akan dipindahkan? Kapan sawah dan kebun, tempat mereka menggantungkan hidup, bisa kembali dipanen?” demikian pernyataan koalisi.
Koalisi juga menyoroti bencana susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Sepanjang November 2026, tercatat 13 kejadian bencana, di antaranya rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu kembali jebol dan merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, serta ratusan warga Aceh Tamiang kembali mengungsi.
Dalam pernyataan itu disebutkan sebanyak 37.566 jiwa terdampak akibat rangkaian kejadian tersebut.
“Mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah ibu, anak, petani, dan nelayan yang kehilangan rasa aman di tanah sendiri. Sementara itu slogan yang kerap didengungkan ‘build back better’ hanya tinggal omong kosong belaka,” tulis koalisi.
Selain dampak bencana, koalisi menilai persoalan tersebut tidak terlepas dari kebijakan eksploitasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Mereka menyebut sebelum bencana melanda, sekitar 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh telah berada dalam kondisi kritis. Koalisi juga mencatat kehilangan hutan mencapai 39.687 hektare sepanjang 2025.
Selain itu, tren lonjakan anomali hujan disebut mencapai sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Koalisi mengkritik penanganan pemerintah yang dinilai lebih berfokus pada wilayah hilir, sementara kerusakan kawasan hulu belum ditangani secara menyeluruh.
“Namun yang dilakukan negara hanyalah membangun bronjong di hilir, sementara hulu yang rusak terus dibiarkan. Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara,” demikian pernyataan tersebut.
Koalisi turut mempertanyakan transparansi anggaran pemulihan. Mereka menyinggung klaim anggaran Rp100 triliun untuk program tahunan yang menurut mereka tidak pernah dijelaskan secara terperinci kepada masyarakat.
Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
Pertama, menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional. Kedua, menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa kapasitas Pemerintah Aceh tidak cukup untuk memulihkan bencana tersebut.
Ketiga, mengusulkan penetapan bencana nasional kepada Pemerintah Pusat. Keempat, mempercepat pemulihan korban yang meliputi tempat tinggal, layanan dasar, infrastruktur, dan mata pencaharian.
Kelima, memulihkan hutan, daerah aliran sungai, dan kawasan hulu secara menyeluruh. Keenam, melakukan audit dan evaluasi terhadap seluruh izin tambang, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan.
Ketujuh, menindak tegas para perusak lingkungan. Kedelapan, membuka anggaran bencana secara transparan berdasarkan alokasi, realisasi, kebutuhan, dan sumber dananya.
Koalisi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana.
“Karena pada akhirnya keselamatan korban harus berada di atas gengsi dan kepentingan politik,” demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana.
Analisaaceh.com, Blangpidie | Persoalan banjir yang berulang kali melanda Gampong Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menyalurkan…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin menyatakan komitmennya untuk memperkuat program Doto…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin kembali meninjau progres pengerjaan jembatan Cot…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Tim Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri melakukan Review atau pengkajian…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Dua nelayan asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang sempat dikabarkan hilang…
Komentar