15 Tahun Pasca Tsunami, Pemerintahan Aceh Masih Planga-Plongo!

Oleh: Awwaluddin Buselia

Tak Heran jika Masyarakat kecewa dengan pemerintah, mulai dari sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan Aceh masih jauh dari harapan. Di mana program kebanggaan pemerintah sekarang?, di mana program Aceh Hebat yang digadang-gadangkan jadi solusi masa depan aceh ke depan?.

Gubernur-Wakil Gubernur Aceh terpilih yang diusung gabungan 5 partai, Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah pernah memaparkan sejumlah program Aceh Hebat. Hal itu diutarakan di hadapan belasan ribu massa dalam kampanye dialogis pada tahun 2017 silam.

Pemerintah terpilih punya segudang PR yang harus ditanggung terutama untuk RPJMA 2017-2022, yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah. Irwandi-Nova harus mancapai target maturasi dan industri manufaktur. Lalu, yang juga tak kalah genting adalah periode puncak penerimaan Dana Otonomi Khusu (Otsus) dalam lima tahun pemerintahan Irwandi-Nova. 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) harus betul-betul bisa dimanfaatkan menjadi stimulator kemajuan Aceh, jika tidak ingin Aceh kehilangan momentum.

Ada dua dampak serius jika semua PR ini gagal dikerja-selesaikan oleh pemerintahan Irwandi-Nova. Pertama, RPJP 2005-2025 Aceh terancam gagal akibat akumulasi kegagalan target RPJMA yang pada masa pemerintahan Irwandi-Nova memasuki tahapan ketiga.

Ketiga tahapan RPJMA awal ini sesungguhnya adalah momentum emas untuk melecut pembangunan Aceh, karena pada masa inilah sumber daya anggaran pembangunan Aceh berada pada titik puncaknya berkat kontribusi dana Otsus.

Sementara pada dua periode RPJMA berikutnya grafik besaran APBA kita akan menurun seiring penurunan alokasi dana otsus yang menjadi 1% saja dari DAU.

Kedua, dalam jangka panjang prospek keberlanjutan pembangunan Aceh akan memasuki fase bahaya akibat dana Otsus gagal menjadi stimulan bagi akumulasi modal pembangunan dalam rangka memperkuat kapasitas dan kemandiran keuangan daerah.

Jika ini terjadi maka paska dana Otsus, Aceh akan terancam limbung, bangkrut dan akhirnya pada tingkat yang lebih parah (kembali) menjadi sangat tergantung pada Jakarta.

Tapi setiap PR pasti ada destimasi waktu setorankan?. Sekarang saat-nya pemerintahan menyetor PR-nya?

Masyarakat sudah bosan dengan kata Otsus, sekarang saatnya pemerintahan harus bisa membuktikan bagaimana kondisi Aceh bila nanti tanpa Otsus. Banyak Kelompok-kelompok tertentu menyuarakan Aceh bisa berdiri sendiri tanpa pusat dengan hasil kekayaan yang melimpah.

Tapi bukti di depan mata seolah kita pura-pura tidak tau akan kondisi Aceh saat ini. Masyarakat juga perlu tau berapa dan ke mana dana APBA saat ini. 2,3 Triliun PAD dari total 17 Triliun APBA, 8 Triliun Otsus dan sisanya 2,12 Triliun DAU, 345 Milyar DAK, selebihnya berupa dana bagi hasil.

Mau di bawa kemana dan bagaimana kondisi Aceh dengan anggaran Pendapatan Daerah 2,3 Triliun. Pemerintah harus sadar dan terus berbenah.

Momentum peringatan Tsunami Aceh yang ke 15 Ini harus jadi bahan intropeksi diri bagi pemerintah Aceh. Pembangunan, pendidikan, perekonomian, dan kesehatan merupakan cerminan kesejahteran.

Penulis merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.