ANALISAACEH.COM, BANDA ACEH | Pemerintahan Aceh mendapat Penghargaan Propinsi terbaik dalam hal keterbukaan informasi Publik. Namun bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi publik.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), Nasruddin Bahar kepada Analisaaceh.com pada Selasa (17/12/2019). Menurutnya dalam era digital seharusnya masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi.
“Sebagai contoh jika masyarakat membutuhkan informasi tentang pencairan dana kegiatan proyek dalam bentuk SP2D pada Dinas Keuangan DPKKA Aceh dengan mudah bisa diakses tapi kenyataannya tidak,” ujarnya.
Begitu juga jika masyarakat yang membutuhkan informasi tentang bantuan pada sekolah-sekolah, seperti contohnya pengadaan mobiler dan komputer yang diperuntukkan untuk sekolah SMA dan SMK di beberapa Kabupaten/Kota, namun data yang ditampilkan dalam RUP Dinas Pendidikan Aceh tidak utuh.
“Seharusnya pihak Dinas menginput data secara lengkap sekolah apa apa saja yang mendapat bantuan,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Nasruddin, disinyalir adanya aroma tak sedap dalam pengadaan mobiler dan komputer senilai 100 Milyar yang terindikasi adanya persekongkolan secara berjamaah.
“LPLA sedang melakukan investigasi dengan cara turun langsung ke sekolah-sekolah penerima bantuan, jika benar adanya MarkUp dan permainan, maka kasus tersebut akan kita laporkan langsung ke KPK di Jakarta,” tegasnya.
Selain itu, lanjutnya, masih banyak yang harus diperbaiki ke depannya yang menjadi PR untuk Plt Gunernur Aceh, seperti kejadian ratusan SPM Surat Perintah Membayar dari keuangan Dinas Kelautan Perikanan DKP Aceh yang sempat heboh karena Kadis dan Kabid “menghilang” tidak masuk kantor.
“Maka hal ini agar ke depannya tidak terjadi lagi,” pungkas Cek Nas sapaan akrabnya.
