Analisaaceh.com, Subulussalam | Sejumlah tokoh pemekaran Kota Subulussalam angkat bicara terkait tata kelola Pemko, kearifan lokal serta pemberhentian tenaga kerja kontrak di kota setempat.
Hal tersebut terungkap dalam silaturahmi antar tokoh Kota Subulussalam yang dihadiri oleh Merah Sakti, SH, H. Asmaudin SE, Bakhtiar dan Bahagia Maha. Selain itu juga turut para mahasiswa kaum intelektual pemerhati Kota Subulussalam lainnya pada Rabu (27/5) malam.
Dalam kesempatan itu Merah Sakti, SH mengatakan, konsep pembangunan Kota Subulussalam saat ini sudah lari dari konsep pemekaran sebelumnya sebagaimana yang diperjuangkan.
Dirinya turut menyayangkan atas kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat, seperti pemecatan tenaga honorer dan kontrak serta kearifan lokal suku asli Subulussalam.
“Kita menyayangkan tata kelola pemerintahan yang tidak baik saat ini sehingga mengakibatkan kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat, seperti pemecatan tenaga honorer dengan mengantikan dengan seseorang yang tidak tau seluk beluk manusia tersebut. Padahal ini sudah lari dari konsep misi pemekaran kota subulussalam. Begitu juga pemarsalahan lainnya seperti ada semacam mengkerdilkan suku asli Subulussalam Aceh,” kata Merah Sakti yang juga Ketua DPD II Golkar Subulussalam.
Sementara itu, H. Asmaudin, SE yang merupakan Ketua Pemekaran Kota Subulussalam mengatakan, seyogyanya hasil pemekaran Subulussalam dari Kabupaten induk memberikan kenikmatan bagi warga Subulussalam, terlepas dari kepentingan politik saat ini.
“Tidak boleh pemerintah sekarang semena-mena membuat resah kepada masyarakat, seperti pemecatan tenaga honorer dan kebijakan yang tidak memihak kepada masyarakat,” ujar Asmaudin yang juga merupakan Pj pertama di Kota Sada Kata itu saat pisah dari kabupaten Aceh Singkil.
Sebab, sambung Asmaudin, perjuangan pemekaran itu mengorbankan harta benda bahkan nyawa pun ikut terancam demi misi mulia untuk terjadi sebuah Pemerintahan Kota Subulussalam. Maka dari itu jika pemerintah sekarang menyepelekan hasil perjuangan dulu, maka akan terjadi mala petakalah bagi yang mengingkari.
“Sebab doa-doa ulama dan tokoh masyarakat ikut mengiringi perjuangan pemekaran itu,” tegas salah satu putra terbaik Subulussalam yang pernah menduduki Eselon II di jajaran Pemerintah Aceh itu.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRK Subulussalam Bahagia Maha, bahwa menurutnya pemerintah sekarang hanya sekedar berlihai-lihai tanpa memikirkan daerah dan warga Subulussalam, sebab tidak peka terhadap isu-isu yang tidak baik yang muncul di tengah masyarakat.
“Pemerintah terkesan tidak peka terhadap isu-isu yang tidak baik yang selama ini di tengah masyarakat, apakah tidak tau atau sama sekali tidak tau,” bebernya.
Dirinya juga berharap Pemerintah saat ini tidak alergi akan kritikan, terutama kritik membangun untuk Kota Subulussalam sebagaiamana yang dicita-citakan bersama.
“Kita berharap Pemko tidak alergi kritikan, sebab ini untuk masyarakat bersama,” pungkasnya.
Di akhir kegiatan, silaturahmi tersebut ditutup dengan ikrar bersama yang bahwa jika permasalahan saat ini tidak ada sebuah inisiatif baik, pihaknya akan membuat sebuah tindakan yang lebih dahsyat lagi.
