Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyarankan agar pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh, memberikan pendampingan dan pelatihan kepada perangkat desa. Sehingga mereka mempunyai kapasitas yang memadai untuk memajukan desanya melalui pengelolaan dana desa yang diberikan pemerintah.
“Saya lebih banyak berharap Apdesi ini bergerak di bidang pembinaan dan pemberdayaan kemampuan aparatur desa, sehingga dana yang ada bisa optimal dimanfaatkan, ” kata Nova Iriansyah, saat menerima audiensi pengurus Apdesi Provinsi Aceh, di rumah dinasnya, Jumat, (10/7/2020).
Menurut Nova, pemberian dana desa merupakan jawaban terhadap kebutuhan desa yang sering dikeluhkan selama ini. Oleh karena itu, ia berharap agar dana yang telah diberikan tersebut selayaknya dapat dioptimalkan dengan baik.
“Dana desa ini lahir dari akumulasi semua kepentingan, kebutuhan anggaran dan aspirasi politik desa, yang kemudian ditarik ke atas untuk dibentuk undang-undang,” kata Nova.
Selain itu, Nova juga menyarakan, agar program pembangunan desa di Aceh dapat mengadopsi jejak desa lain di luar Aceh yang telah mandiri. Menurutnya, ada banyak desa di luar Aceh yang sukses dalam pengelolaan anggaran, hingga mendulang pendapatan bagi desa.
“Di Indonesia sekarang, duplikasi sudah diizinkan. Kalau ada inovasi di suatu daerah, itu daerah lain dapat mengadopsinya,” ujar Nova.
Plt Gubernur juga mengingatakan, agar penggunaan dana desa tahun 2020 ke atas dapat difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seperti pemberian pelatihan kewirausahaan.
Senada dengan Plt Gubernur, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Azhari, juga setuju jika pendampingan dan pelatihan kepada perangkat desa perlu terus diberikan. Menurutnya, dana desa yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup besar. Sehingga diperlukan kapasitas yang mumpuni untuk mengelola dana desa secara efektif, tepat sasaran dan akuntabel agar gampong menjadi mandiri dan rakyat sejahtera.
“Dana ini besar, kalau tidak didampingi dan diedukasi maka tidak akan memberikan dampak besar bagi masyarakat,” kata Azhari.
Azhari mengatakan, pada tahun 2021 pihaknya akan memfasilitasi dan mendorong proses Penetapan APBG 2021 dan pencairan dana desa di Aceh bisa lebih cepat lagi dibandingkan tahun ini. Selain itu, pada tahun depan pihaknya juga akan mengedukasi Kab/Kota dan Gampong agar APBG menjadi stimulus dlm pemberdayaan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan desa dan penanggulangan stunting. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka kesempatan kerja baru di desa yg tentunya bisa berdampak untuk mengurangi kemiskinan di tingkat gampong.
“Di tahun 2021 kami telah menyusun menu kegiatan penanggulangn kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan dan bencana alam. Penggunaan dana desa tahun depan harus fokus pada lima hal tersebut,” kata Azhari.
“Ini adalah upaya empowering yang harus kita lakukan agar penggunaan dana desa bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Azhari.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh, Muksalmina, menyampaikan sejumlah peran dan fungsi organisasi yang ia pimpin. Selama ini, kata dia, Apdesi menjadi organisasi yang memberikan advokasi bagi pemerintah gampong yang mengalami permasalahan hukum dalam mengelola dana desa.
“Kegiatan kita itu paling banyak dalam hal mendampingi para Geusyik yang bermasalah atau yang disangkakan bermasalah,” kata Muksalmina.
Dalam kesempatan itu, Muksalmina juga menyampaikan sejumlah agenda yang akan digelar Apdesi ke depan. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan beberapa rekomendasi dari seluruh pengurus Apdesi berdasarkan hasil rapat koordinasi daerah DPD Apdesi Aceh kepada Pemerintah Aceh.
Oleh sebab itu, dirinya berharap dukungan dari Pemerintah Aceh. Sehingga setiap tugas dan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.
