Analisaaceh.com, Banda Aceh – Pemerintah Republik Indonesia diminta tidak menyepelekan dengan adanya isu pembentukan Kabinet Negara Acheh Darussalam di pengasingan, dengan pengukuhan Dr. Yusra Abdul Gani, SH, sebagai Perdana Menteri.
“Jangan disepelekan oleh RI dan oleh para petinggi GAM yang bertanggungjawab terhadap MoU Helsinki karena tidak menjawab untuk kepentingan rakyat Aceh secara menyeluruh,” demikian tanggapan Tgk. Sufaini Syekhy melalui siaran pers, Minggu (20/12/2020).
Presidium Aceh Internasional Independent (AII) ini menegaskan, pengangkatan Yusra Habib sebagai Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam di pengasingan ini ibarat api dalamm sekam. Hal ini akibat para Petinggi GAM yang tidak menghargai para tokoh Aceh di luar, yang selama perjanjian damaitdak di ajak untuk memikirkan persoalan Aceh secara menyeluruh.
“Dasar itu saya atas nama Pimpinan Presidium Atjeh Internasional Independent, meminta seluruh Bangsa Aceh tidak terprovokasi atas isu-isu yang kemudian bisa mengganggu perdamaian di Aceh,” ajak Tgk. Syekhy.
Lanjut dia, namun saya menganggap isu tersebut sebagai pukulan berat kepada para Petinggi GAM yang gagal mengantarkan Aceh menjadi bermarwah dan bermartabat. Yaitu menjadi Aceh yang merdeka secara politik dan ekonomi.
Kata Tgk. Syekhy, Aceh bak api dalam sekam. Sewaktu-waktu akan bangkit tanpa diduga-duga bisa membakar dan membumihanguskan perdamaian yang selama ini sudah disepakati.
“Itu efek dari kegagalan Para Petinggi GAM yang ikut menandatangani MoU Helsinki,” tegas Tgk. Syekhy.
“Yang perlu dicatat. Pembentukan Kabinet Negara Acheh Darussalam di pengasingan jangan dianggap sepele. Apabila salah merawat perdamaian Aceh bak api dalam sekam karena MoU Helsinki bak milik kelompok tertentu saja. Untuk itu, perlu dilakukan rekonsiliasi dengan membangun hubungan seluruh elemen masyarakat Aceh di seluruh dunia,” tandas Tgk. Syekhy di ujung telepon.
Untuk informasi, Dr. Yusra Habib Abdul Gani SH, adalah seorang Cendikiawan asal Gayo yang saat ini tinggal di Denmark, menyebutkan dirinya telah disumpah sebagai Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam secara kenegaraan oleh qadhi negara Acheh Darussalam, pada 3 Desember 2020, disaksikan oleh puluhan Anggota Majelis Negara.[Ar/Ril]
