Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr. Taqwallah M.Kes. atas nama Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022, di Banda Aceh, Senin (5/4/2021).
RKPA merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk tahun 2022, dengan mengacu pada Dokumen RPJM Aceh Tahun 2017-2022. Serta memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional. Di mana, 2022 menjadi tahun terakhir dalam pencapaian target RPJM Aceh.
RKPA Tahun 2022 mengangkat tema Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif.
Sekda mengatakan, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 harus mampu menjawab tantangan sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, yaitu penanganan sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu bersamaan dalam tindakan melawan covid-19.
“Covid-19 menjadi masalah dan berpengaruh kepada sendi-sendi ekonomi dan kehidupan sosial. Pandemi juga telah memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Aceh hingga menyentuh level minus,” kata Sekda.
Karena itu, RKPA 2022 harus mampu menjawab tantangan penumbuhan ekonomi nasional dan Aceh di tengah pandemi covid-19.
Instrumen utama pada roda perekonomian di Aceh, masih didominasi oleh APBA, karena itu, Sekda berpesan agar perencanaan dan penyusunannya dilakukan secara berkualitas. Apalagi, kinerja pembangunan Aceh merupakan akumulasi dari kinerja pembangunan kabupaten dan kota. Kinerja pembangunan Aceh pun akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Karena itu, sinkronisasi dan kolaborasi menjadi keharusan, jika menginginkan kinerja pembangunan Aceh terwujud sebagaimana diharapkan.
“Untuk itu pendekatan tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial menjadi relevan dan substantif dalam perencanaan pembangunan,” kata Sekda.
Kepala Bappeda Aceh, T. Ahmad Dadek mengatakan, Musrembang RKPA 2021 diikuti langsung berbagai stakeholder kunci yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan. Mereka berasal dari unsur pemerintah, legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, swasta, LSM dan komunitas pembangunan lainnya.
Secara langsung, ada 150 peserta yang hadir di antaranya adalah Pimpinan Forkopimda Aceh, Ketua dan Wakil DPRA, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota, Kepala SKPA, Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan LSM dan media massa.
“Sedangkan peserta lainnya mengikuti melalui video conference (vidcon) dengan menggunakan aplikasi zoom meeting,” kata Dadek
Untuk menyelaraskan dengan prioritas nasional, kata Dadek, pihaknya melakukan beberapa tahapan Musrembang. Selain pembukaan pada Senin hari ini, Bappeda Aceh juga akan membuat beberapa tahapan yaitu desk kemiskinan pada Senin siang nanti. Raker kemiskinan sendiri akan dilangsungkan pada Selasa (6/4) besok. Sementara pada tanggal 7-8 April akan digelar Forum Pembahasan Renja SKPA tahun 2022. Agenda akhir adalah pembahasan desk usulan program/kegiatan sumber TDBH Migas dan DOKA tahun 2022 yaitu pada 19-22 April 2021.
“Desk kemiskinan akan dipaparkan Sekda kabupaten dan kota di depan kementerian/lembaga. Sementara bupati dan wali kota bisa segera menyampaikan draft usulan program/kegiatan sumber TDBH Migas dan DOKA tahun 2022,” kata Dadek.
Empat Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2022
Pada bagian lain, Sekda Aceh menyebutkan sedikitnya ada empat prioritas pembangunan Aceh pada tahun 2022.
Empat prioritas itu adalah menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif, peningkatan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.
Sekda mengatakan, tema dan prioritas tersebut bukan sekadar semboyan Musrenbang, tetapi harus menjadi dasar penyusunan anggaran melalui pembahasan yang komprehensif, intensif dan terpadu dengan menggunakan pendekatan Evidence Based Planning dan Money Follow Program.
“Melalui kedua pendekatan ini diharapkan Forum Musrenbang ini mampu menghasilkan usulan kegiatan/proyek yang memiliki korelasi yang kuat dan pendanaan yang cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh,” kata Taqwallah.
Prioritas lainnya, lanjut Sekda adalah bagaimana agar pembangunan infrastruktur memiliki fungsi konektivitas antar wilayah dan antar sentra produksi dengan pasar, sehingga tidak ada lagi wilayah di Aceh yang terisolir dan tertinggal akibat tidak adanya akses infrastruktur transportasi yang lancar.
Karena itu atas nama pimpinan pemerintah Aceh, Sekda mengajak pimpinan dan anggota DPRA, para bupati dan wali kota, serta DPRK se-Aceh untuk seiring sejalan dengan Pemerintah Aceh dalam memberikan porsi anggaran yang cukup pada kegiatan yang monumental dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang tidak ada lagi kegiatan yang terbengkalai dan tidak fungsional akibat dukungan anggaran yang tidak mencukupi.[]
