Analisaaceh.com, Banda Aceh | Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irpannusir menyarankan Tim Pengawas Distribusi Pupuk Subsidi Provinsi Aceh selalu memperbarui (update) data anggota kelompok tani penerima manfaat pupuk subsidi.
Hal tersebut untuk menghindari penyelewengan akibat kesalahan data yang berdampak kepada para petani di Aceh, terutama banyaknya petani yang belum masuk dalam daftar E-RDKK.
“Apabila data penerima pupuk subsidi selalu diupdate, misalnya ada petani yang meninggal dunia atau pindah tempat tinggal, jatah pupuk subsidinya bisa digunakan petani yang baru masuk daftar E-RDKK, sehingga tidak diselewengkan,” katanya Irfannusir, Jumat (25/6/2021).
Harapan itu, sambungnya, disampaikannya ke pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di Kabupaten/Kota selaku tim pengawas distribusi pupuk subsidi.
Dari data Distanbun Aceh, jumlah petani penerima pupuk subsidi di Aceh sebanyak 461.307 orang, meliputi petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
“Alokasi pupuk subsidi secara nasional cenderung menurun. Kebutuhan pupuk subsudi secara nasional berkisar 23 juta ton. Sementara dana dianggarkan dalam APBN 2021 hanya untuk pengadaan 9 juta ton pupuk subsidi,” ungkapnya.
Sementara itu Kabid Produksi Distanbun Aceh, Fahrurrazi didampingi Kasi, Bahcrum mengatakan, stok pupuk subsidi di kios pengecer cepat habis atau belum tersedia bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah kuota yang diberikan untuk Aceh baru setengah dari kebutuhannya.
“Kemudian proses usulan pupuk subsidi dari kelompok tani (aplikasi E-RDKK ) ke Sistem Penyuluh Pertanian (Simluhtan) dan distributor/penyalur pupuk sering terlambat, akibat berbagal hal, sehingga penyalurannya jadi tidak tepat waktu,” katanya.
