Analisaaceh.com, Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendri Yono, S.Sos., M.Si meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk mempermudah administrasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh nelayan.
Pasalnya, banyak nelayan selama ini kesulitan untuk mendapatkan solar sebagai bahan bakar kapal untuk melaut, lantaran administrasi yang dianggap berbelit-belit yang diberlakukan oleh pihak dinas.
Baca Juga:Â Solar Langka di Aceh, Hendri Yono Minta Pengawasan Diperketat
“Kalau bisa dipermudah untuk apa dipersulit. Jangan sampai nelayan kita tidak melaut berhari-hari gegara tidak ada solar dikarenakan ribetnya administrasi. Bahkan kami dengar untuk mempenjang surat izin ini saja haru mengeluarkan biaya yang besar,” kata Hendri Yono, Minggu (10/4/2022).
Sekretaris Komisi III ini mengaku mendukung penuh adanya administrasi yang tertib dalam penyaluran BBM untuk nelayan. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan bahan bakar subsidi tersebut.
Baca Juga:Â Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Buat Pasar Murah Selama Ramadhan
Namun demikian, kata Hendri, administrasi yang panjang tersebut harus dapat dipangkas sehingga lebih mudah dan efesien. “Jangan dibuat nelayan itu susah, untuk ngurus surat rekom atau memperpanjang saja harus ke kantor ini dan ke kantor itu, jumpa ini dan jumpa itu. Sebab selain ribet, juga memakan waktu lama dan bahkan juga mengeluarkan biaya. Saya kira cukup rekom Panglima Laot di wilayah nalayan tersebut, nantinya Panglima Laot lah yang berkoordinasi dengan Syahbandar dan DKP,” sebutnya.
Terkait stok solar untuk nelayan, Hendri Yono mengaku telah memastikan hal tersebut ke pihak Pertamina, dan BBM untuk nelayan dipastikan cukup. Bahkan pertamina siap menambah pasokan apabila kebutuhan nelayan daerah meningkat.
“Jadi sebenarnya bukan solarnya yang langka untuk nelayan, sebab tadi saya hubungi pihak Pertamina stok untuk nelayan itu sangat cukup. Yang menjadi masalah sebagian nelayan yang boat 1-2 GT itu tidak dapat solar karena terkendala surat rekomendasi dan administrasi,” kata Hendri Yono.
Baca Juga:Â Hendri Yono: Postur APBA Harus Bisa Tekan Angka Kemiskinan
“Kita juga meminta Pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk memperhatikan nelayan-nelayan yang memiliki boat kecil ini, sebab kalau syarat pengurusan surat rekom disamakan dengan kapal nelayan yang besar, tentunya juga menyulitkan nelayan kita,” harapnya.
