Analisaaceh con, Tapaktuan | Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan mendapat sorotan dari sejumlah LSM di daerah setempat. Hal itu setelah diloloskannya salah satu perangkat desa dalam seleksi tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum HMI Aceh Selatan, Mahdi Arifan berharap agar masyarakat tidak mempolitisasi hal tersebut. Sebab, menurutnya seleksi itu sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.
“Saya kira tidak perlu dipolitisasi seolah-olah ada skandal dalam seleksi ini. Padahal tidak ada yang salah dan tidak ada aturan yang dilanggar,” ujarnya, Selasa (20/22/2022).
Mahdi Arifan menjelaskan bahwa secara aturan dalam pedoman teknis, tidak ada larangan bagi perangkat desa dan ASN untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Yang dilarang hanya menjadi anggota partai ataupun tim kampanye.
“Maka dari itu apa yang menjadi keputusan KIP selaku sembaga adhoc tidak ada yang keliru dalam hal ini, dan sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilu serta Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilu,” imbuhnya
Mahdi juga menyayangkan adanya LSM yang menyeret dan mengaitkan foto Ketua KIP Aceh Selatan bersama tokoh daerah setempat dengan isu pelolosan peserta PPK. Padahal setiap orang punya hak untuk bertemu dan berfoto dengan siapa saja.
“Bahkan yang lebih konyol, foto itu dikait-kaitkan dengan isu tokoh tersebut hendak maju sebagai calon bupati, sehingga seolah-olah ada konspirasi dalam proses seleksi PPK. Ini kan terlalu jauh dan penilaiannya tidak mendasar. Sebab kita dan semua orang sah-sah saja mau bertemu atau bersilaturahmi dengan siapa,” tandasnya.
