Analisaaceh.com, Banda Aceh | Ratusan warga mendatangi Kantor Gubernur Aceh pada Senin pagi (30/12/2024) di Banda Aceh, menyusul tersebarnya informasi mengenai bantuan yang disebut berasal dari Pemerintah Aceh.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, mengatakan informasi mengenai bantuan tersebut tidak benar.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke Kantor Gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana informasi ini beredar, yang pasti informasi tersebut keliru dan merupakan hoaks,” ujar Akkar Arafat.
Akkar Arafat menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penganggaran di Pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh.
“Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, jika ada bantuan yang diberikan, hal tersebut tentu dilakukan melalui skema pengumuman terbuka atau pemberitahuan resmi di media massa.
“Misalnya, beberapa waktu lalu, Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025,” jelasnya.
Sementara itu, untuk proposal yang baru masuk atau diajukan pada awal tahun 2025, akan segera diverifikasi untuk dianggarkan pada tahun 2026.
Akkar Arafat juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya. Ia menekankan pentingnya memastikan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan.
“Sekali lagi, kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini. Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungan yang terjadi dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar,” tutup Akkar.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat.
