Analisaaceh.com, Banda Aceh | Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh melaporkan progres signifikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban banjir dan longsor di Aceh.
Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh, Safrizal ZA, menyebutkan bahwa total Huntara yang direncanakan di seluruh Aceh mencapai 16.294 unit.
Hingga saat ini, 3.248 unit atau sekitar 19,9 persen telah selesai dibangun, sementara 13.046 unit lainnya (80,1 persen) masih dalam tahap pengerjaan.
“Progres pembangunan terus bergerak di berbagai kabupaten/kota. Seluruh jajaran di lapangan bekerja keras agar target pembangunan dapat segera diselesaikan, mengingat kebutuhan mendesak masyarakat yang masih berada di pengungsian,” kata Safrizal, Selasa (27/1/2026).
Berdasarkan laporan sementara, 12 kabupaten/kota telah mengajukan pembangunan Huntara, sementara 16 kabupaten/kota mengajukan skema Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Sejumlah daerah mencatat capaian pembangunan yang cukup menonjol. Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan progres terbesar, dengan sekitar 1.000 unit Huntara telah selesai dibangun dan lebih dari 1.600 unit masih dalam proses pembangunan,”paparnya.
Selanjutnya Aceh Utara mencatat 829 unit Huntara telah rampung, dengan sekitar 3.400 unit masih dikerjakan. Sementara itu, Pidie Jaya telah menyelesaikan 222 unit, Aceh Tengah 275 unit, serta Bener Meriah 200 unit dari ratusan unit yang direncanakan.
Untuk penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), Safrizal menyampaikan bahwa total penerima mencapai 8.047 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000-an KK telah menerima DTH, sementara 4.000-an KK lainnya masih dalam tahap finalisasi, yang didominasi proses pembukaan rekening dan verifikasi lapangan.
Safrizal menegaskan bahwa pemerintah pusat turut bekerja ekstra guna memastikan seluruh proses berjalan lancar, mulai dari pendataan, percepatan pembangunan Huntara, hingga penyaluran DTH.
“Koordinasi intensif terus dilakukan agar pembangunan Huntara dan penyaluran DTH dapat segera tuntas, sehingga masyarakat terdampak memperoleh kepastian hunian dalam waktu dekat,” pungkasnya.
