Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Dr Safaruddin menegaskan sikap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Aceh Wilayah Abdya yang menuai sorotan publik tidak mencerminkan nilai dan figur kepemimpinan dunia pendidikan.
Safaruddin menyatakan tidak pernah merekomendasikan pejabat tersebut untuk menempati posisi strategis itu. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola pendidikan menengah di Abdya.
“Dunia pendidikan membutuhkan figur yang komunikatif, terbuka, dan berwibawa secara moral maupun intelektual. Sikap bungkam di tengah sorotan publik jelas bukan karakter tokoh pendidikan,” kata Safaruddin, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, pendidikan menengah merupakan sektor strategis yang menyangkut masa depan generasi daerah dan bangsa. Karena itu, jabatan Kacabdin tidak boleh diisi oleh figur yang gagal membangun kepercayaan publik.
“Pendidikan tidak bisa dikelola dengan pendekatan birokratis semata. Ia membutuhkan kepemimpinan yang memahami substansi, mampu berdialog, dan siap mempertanggungjawabkan kebijakan,” ujarnya.
Safaruddin juga menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya tidak terlibat dalam proses penunjukan Plt Kacabdin Pendidikan Aceh Wilayah Abdya. Ia menyebut perlu meluruskan persepsi publik agar tidak berkembang anggapan keliru seolah penempatan pejabat tersebut merupakan rekomendasi daerah.
“Saya perlu tegaskan, saya tidak pernah merekomendasikan pejabat yang bersangkutan,” sebut Safaruddin.
Safaruddin menilai, polemik yang berkembang seharusnya menjadi bahan refleksi serius bagi Pemerintah Aceh dalam menata kepemimpinan sektor pendidikan, khususnya pendidikan menengah yang kini berada di bawah kewenangan provinsi.
Ia menyebut, suara DPRK dan respons publik merupakan bagian dari kontrol demokratis yang sehat.
“Jika pejabat pendidikan gagal membaca aspirasi publik dan menutup diri dari kritik, maka yang terancam bukan hanya tata kelola, tetapi masa depan anak-anak kita,” ucapnya.
Safaruddin berharap Pemerintah Aceh melakukan evaluasi objektif dan menempatkan figur yang memiliki integritas, kompetensi, serta keberpihakan pada mutu pendidikan.
“Pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kesalahan penempatan pejabat. Ini soal tanggung jawab moral dan sejarah,” pungkas Safaruddin.
