Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah mendorong pemerataan pembangunan, transparansi anggaran, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Safaruddin saat peluncuran aplikasi My-Tirta Abdya di Ruang Lobi Kantor Bupati Abdya, Jumat (31/7/2026).
Dalam sambutannya, Safaruddin menanggapi berbagai kritik terhadap kepemimpinannya. Ia mengimbau agar kritik yang disampaikan bersifat membangun demi kemajuan daerah.
Safaruddin mengaku pernah membawa anggaran sekitar Rp100 miliar ke Abdya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Menurutnya, anggaran tersebut melahirkan sejumlah pembangunan yang hingga kini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saat saya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Aceh, saya sudah membawa pulang anggaran sekitar Rp100 miliar ke daerah kelahiran saya,” kata Safaruddin.
Ia menyebut sejumlah proyek yang menjadi warisan pembangunannya antara lain Gedung Olahraga (GOR) Sigupai dan peningkatan ruas jalan di kawasan Guhang.
“Hasilnya nyata dan menjadi legacy, seperti pembangunan GOR Sigupai dan peningkatan ruas jalan Guhang yang dulunya ditanami pohon pisang,” ujarnya.
Safaruddin juga menyinggung keberadaan dua anggota DPRA asal Abdya. Ia mempertanyakan kontribusi keduanya terhadap pembangunan daerah selama menjabat sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi.
Ia juga menyayangkan sikap kritis yang kerap ditujukan kepadanya, sementara kontribusi legislatif tingkat provinsi untuk Abdya dinilainya belum terlihat optimal.
“Sekarang ada dua anggota DPRA dari Abdya. Silakan kritik pemerintahan saya, tetapi kritik yang membangun. Namun, masyarakat juga perlu melihat apa yang sudah mereka bawa pulang untuk Abdya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Safaruddin turut menyinggung kebijakan pemerintah daerah terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Ia menyebut honor yang disiapkan Pemkab Abdya berkisar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah tetangga yang hanya mengalokasikan sekitar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu.
Meski demikian, ia menjelaskan pembayaran honor belum dilakukan karena masih menunggu pengesahan APBK Perubahan 2026.
“Sebagian anggaran sudah tersedia, tetapi sebagian lainnya masih harus menunggu APBK Perubahan. Sebab, proses pembayarannya wajib melalui pengesahan APBK Perubahan karena keterikatan mekanisme penganggaran. Jadi bukan karena saya tidak ingin membayarnya sekarang atau menunda pembayaran, melainkan disesuaikan dengan aturan regulasi keuangan yang berlaku,” tegas Safaruddin.
Selain itu, Safaruddin memastikan pemerintah daerah menghapus pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRK Abdya mulai APBK Perubahan 2026 dan APBK Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh usulan pembangunan diprioritaskan pada program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kegiatan rutin yang tidak memberi dampak jangka panjang.
“Kita ingin kegiatan yang memiliki legacy, seperti pembangunan jalan dan jembatan. Silakan nanti masyarakat mengawasi pembahasan APBK dan melihat sendiri ke mana arah penggunaan anggaran daerah,” katanya.
Pada sektor pembangunan, Safaruddin menegaskan pemerintah menerapkan prinsip pemerataan APBD. Desa yang telah menerima program pembangunan pada 2025 tidak lagi menjadi prioritas pada 2026. Anggaran akan dialihkan ke gampong lain secara bergiliran agar seluruh wilayah merasakan manfaat pembangunan.
Di sektor pertanian, Safaruddin menargetkan seluruh kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani terpenuhi pada 2027 hingga awal 2028 melalui dukungan APBN sehingga tidak lagi membebani APBK.
Untuk meningkatkan PAD, Pemkab Abdya juga mendorong modernisasi kota berbasis digital. Salah satu langkahnya ialah membangun dua videotron yang akan disewakan sebagai media publikasi.
“Tahun ini kita bangun dua videotron. Nantinya siapa pun yang ingin memasang iklan publikasi di sana harus membayar sehingga menjadi sumber pendapatan daerah,” ujarnya.
Safaruddin juga mengungkapkan target pemerintah daerah setelah sukses menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 2027, yakni mengajukan Abdya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Aceh (PORA) 2030.
“Insyaallah kalau sukses MTQ 2027 di Abdya, kita akan minta Abdya menjadi tuan rumah PORA tahun 2030. Sebab, semangat pemerintahan hari ini adalah membawa Kabupaten Abdya naik kelas dan memberikan dampak terbaik sepanjang kepemimpinan saya,” ucap Safaruddin.
Selain itu, Safaruddin meminta Wakil Bupati Zaman Akli segera menyelesaikan pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) Abdya agar seluruh aset milik pemerintah, seperti lahan sawah, pabrik es, hingga Rice Milling Unit (RMU), dikelola secara profesional dan menghasilkan PAD.
“Semua aset daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak seperti RMU, pabrik es, hingga lahan sawah akan dikelola profesional lewat Perseroda untuk mendongkrak PAD. Kalau pendapatan daerah meningkat, otomatis kesejahteraan masyarakat Abdya juga akan semakin baik. Itulah semangat pemerintahan kami, membawa Abdya naik kelas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Safaruddin.
