Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Aceh (PA), Aiyub bin Abbas, menegaskan pentingnya konsolidasi internal untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan memperjuangkan kepentingan Aceh.
Hal itu disampaikan Aiyub dalam Rapat Pimpinan Partai Aceh Tahun 2026 yang digelar di Banda Aceh, 19–21 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Udep Beusare, Mate Beusare, Sikrek Gaphan Saboh Keureunda.”
Aiyub mengatakan, rapat pimpinan tersebut tidak sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi juga menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan dan target yang akan diperjuangkan bersama.
“Ini adalah perubahan, bukan sebuah masalah,” kata Aiyub Jum’at (19/9/2026).
Ia menyebut, sejumlah agenda yang dibahas membutuhkan kerja bersama dan kekompakan seluruh unsur partai. Menurutnya, hasil yang maksimal hanya dapat dicapai melalui kebersamaan, termasuk dengan jajaran legislatif.
“Insyaallah dengan kekompakan kemarin akan ada hasil yang maksimal,” ujarnya.
Terkait harapan kepada pemerintah pusat, Aiyub mengatakan pihaknya berharap berbagai hal yang menjadi tuntutan dan kepentingan Aceh dapat mendapat perhatian untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan perdamaian.
“Harapannya doa kita bersama yang kita tuntut bersama. Insyaallah diberikan oleh pusat bagi kesejahteraan. Banyakkan untuk bisa menjaga kedamaiannya sampai selamanya,” katanya.
Sementara itu, Bendahara Umum PA yang juga Ketua DPRA, Zulfadhli, mengingatkan seluruh jajaran PA untuk memperkuat persatuan dan menyatukan langkah dalam menjalankan arah perjuangan politik partai.
“Ini bukan sekadar konsolidasi biasa. Ini adalah musyawarah yang sakral di tempat ini. Kita menyatukan kembali pandangan, menyamakan langkah dan menajamkan arah kiblat perjuangan politik kita,” kata Zulfadhli.
Ia mengatakan setiap keputusan politik harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan di gampong, pendidikan, petani, nelayan, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, pemuda, perempuan hingga masyarakat secara luas.
“Orang boleh datang dan pergi, zaman boleh berganti, tapi marwah perjuangan rakyat Aceh tidak boleh tawar-menawar,” ujarnya.
Zulfadhli juga mengingatkan agar perbedaan pandangan di internal organisasi tidak menjadi penghambat kerja bersama. Menurutnya, perbedaan tetap harus berada dalam koridor kebersamaan, etika, aturan, dan kepentingan masyarakat.
Ia juga mendorong peningkatan kualitas kerja serta komunikasi dengan Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, Forkopimda dan masyarakat.
“Kita bisa bekerja bersama, berbeda dalam pandangan, tetapi satu dalam tujuan,” katanya.
