Analisaaceh.com, Banda Aceh | Gubernur Aceh Muzakir Hari Manaf menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana akibat kondisi cuaca dan curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan tersebut mempertimbangkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, penetapan status juga mengacu pada surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengenai analisis dan prediksi curah hujan bulanan.
Selama masa siaga darurat, Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
Salah satu instruksi tersebut adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam.
“Setiap kejadian bencana yang terjadi di wilayah masing-masing agar segera dilaporkan,” demikian salah satu arahan dalam penetapan status siaga darurat tersebut.
Pemerintah Aceh juga meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, dan pihak terkait terus diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Seluruh SKPA turut diminta menyiagakan personel yang dapat segera dikerahkan apabila terjadi bencana.
Sementara itu, BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diminta memastikan kesiapan peralatan penanganan bencana.
“Peralatan agar disiagakan dan segera dimobilisasi ke lokasi bencana apabila diperlukan,” demikian arahan dalam kebijakan tersebut.
