
Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin bersama rombongan meninjau sejumlah titik yang kerap menjadi langganan banjir di Kecamatan Babahrot, Senin (16/11/2026).
Dalam tinjauan itu, Safaruddin ikut didampingi Wakil Bupati Zaman Akli, Kapolres AKBP Ade Gita Rachmad, Kejari Abdya Kardono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Roni Guswandi dan serta sejumlah unsur SKPK pemerintah Abdya.
Bupati Abdya Safaruddin mengatakan, ke depan pihaknya akan menggandeng perusahaan tambang dan perkebunan untuk membantu penanganan banjir, abrasi, serta pengamanan tebing sungai di sejumlah wilayah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para investor, dengan kontribusi berupa penyediaan alat berat, material, hingga pembiayaan operasional.
Ia juga mengatakan, kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda dan perwakilan perusahaan sebelum meninjau sejumlah titik rawan banjir di Kecamatan Babahrot.
“Kita sepakati adalah semua perusahaan, bukan nilai uangnya, tapi nilai apa kontribusi yang mereka lakukan,” kata Safaruddin saat diwawancarai wartawan di Jembatan Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot.
Dia menjelaskan, kontribusi perusahaan tidak harus berbentuk uang tunai, tetapi dapat berupa ekskavator, batu gajah, alat berat lainnya, serta biaya pengoperasian peralatan. Material tersebut akan digunakan untuk memperkuat tebing sungai di kawasan Ie Mirah, Lhok Pawoh, dan Pante Cermin guna mengurangi ancaman kerusakan akibat derasnya aliran air.
Safaruddin menegaskan, kontribusi perusahaan tersebut tidak menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Menurutnya, keterlibatan investor merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat sekaligus tanggung jawab kemanusiaan setelah puluhan tahun menjalankan investasi di Abdya.
Terkait penyebab banjir di Ie Mirah, Safaruddin menyebut persoalan tersebut sudah berlangsung puluhan tahun tanpa penanganan menyeluruh.
Selama ini, kata dia, penanganan cenderung sebatas normalisasi sungai yang kembali mengalami pendangkalan, sehingga pemerintah perlu menyiapkan desain mitigasi jangka panjang melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan advokasi kepada pemerintah yang berwenang.
“Kita harus mengakui, pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dan anggaran, karena pengelolaan sumber daya irigasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya
Safaruddin menyebutkan, salah satu kendala adalah pembangunan pengamanan tebing Jembatan Lhok Pawoh yang membutuhkan anggaran Rp1,5 miliar dan hingga kini belum tercukupi.
Maka dari itu, ia meminta pemerintah provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap penanganan banjir di Abdya. Sebab, masyarakat Abdya juga membutuhkan kepastian penanganan.
Selain penanganan infrastruktur, Safaruddin meminta perusahaan perkebunan memperhatikan mitigasi bencana melalui penanaman tanaman penyangga atau cover crop. Menurutnya, tanaman penutup tanah diperlukan untuk membantu mengurangi aliran permukaan ketika hujan berintensitas tinggi, sehingga risiko limpasan air dapat ditekan.
Sementara itu, Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi menyatakan mendukung langkah pemerintah daerah, termasuk melalui penganggaran.
“Tahun depan mungkin kita lebih fokus ke penanganan masalah banjir ini,” ujar Roni Guswandi.


