Aceh Provinsi Termiskin, Kader PBB Minta Pemerintah Bangun Ekonomi Pro Rakyat

Analisaaceh.com, LHOKSUKON | Status provinsi Aceh sebagai daerah termiskin di pulau Sumatera mendapat respon keras dari seluruh kalangan masyarakat. Pemerintah Aceh dituntut untuk fokus mengembangkan ekonomi pro rakyat.

Kritikan terhadap kinerja pemerintah juga dilontarkan oleh kader Partai Bulan Bintang Aceh Utara Tgk Abdul Manan HS. Tgk Manan, sapaan akrabnya, meminta Pemerintah Aceh jeli dalam mengembangkan potensi daerah.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi dan label Aceh sebagai daerah paling miskin di Sumatera. Apabila dibandingkan dengan dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk Aceh yang sangat besar, berbanding terbalik dengan kesejahteraan rakyat,” kata Tgk Manan kepada media ini, Kamis 23 Januari 2020.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merilis hasil sensus ekonomi per September 2019. Propinsi paling barat Indonesia ini menempati peringkat teratas di Pulau Andalas sebagai daerah termiskin dengan jumlah 810 ribu orang atau setara 15,01. Provinsi Aceh juga menempati posisi ke enam secara nasional sebagai provinsi dengan penduduk miskin terbanyak.

Menyikapi hal ini, kata Tgk Manan, pemerintah Aceh perlu membangun satu sentra kekuatan ekonomi pro rakyat berdasarkan potensi daerah. Pembangunan sentra ekonomi sesuai potensi daerah sangat perlu direakisasikan, sehingga produksi satu komoditas dapat diproses dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya sangat besar potensi Aceh untuk dikembangkan. Selain hasil Migas, Aceh sebagai daerah agraris, sangat cocok dikembangkan sektor pertanian. Saya rasa 70 persen penduduk Aceh itu berprofesi sebagai petani dan pekebun” ujarnya.

Selain sektor pertanian, sektor peternakan dan perikanan di Aceh juga sangat potensial dikembangkan. Sebutlah seperti program penggemukan ternak atau budidaya ikan. Semua itu bila benar-benar disalurkan dengan tepat sasaran dapat mengurangi angka pengangguran dan berujung pada peningkatan ekonomi rakyat.

Selama ini, sambungnya, dana otonomi khusus hanya diperuntukkan bagi pembangunan fisik. Tidak fokus pada pembangunan sektor ekonomi secara langsung.

“Dana Otsus tahun 2019 itu mencapai Rp8 triliyun lebih. Sangat besar. Uang itu menguap begitu saja. Sungguh disayangkan, yang menikmati dana kompensasi perang itu hanya segelintir orang” sindir Tgk Manan.

Untuk itu, ia mengharapkan Plt Gubernur Aceh untuk melahirkan grand design pembangunan ekonomi pro rakyat yang berasal dari Otsus.

“Sebagai contoh, di Kabupaten Aceh Utara ini sangat banyak ‘lahan tidur’ yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah Aceh perlu memberi stimulan kepada masyarakat utamanya pemuda agar mau menggarap lahan tersebut. Disubsidi ini pemuda agar mau turun ke sawah. Karena angkatan kerja produktif kita semakin meningkat” sebutnya.

Di bagian lain, Tgk Manan menyebut bilamana sektor pertanian dengan sentra-sentra produksi dapat dikembangkan, pada bagian hilir, yakni pengolahan, akan dilirik oleh penanam modal. Hal ini disebut sudah menjadi hukum ekonomi, apabila bahan baku tersedia, maka untuk pengolahan pihak investor akan melirik.

“Saya rasa, pemerintah harus serius menangani ini. Karena faktor kemiskinan juga dapat menggerek angka kriminalitas di suatu daerah. Kita minta bapak Nova Iriansyah dapat melahirkan terobosan baru untuk mendongkrak ekonomi masyarakat secara menyeluruh” demikian kader militan Partai asuhan Prof Yusril Ihza Mahendra ini.