Analisaaceh.com, Banda Aceh | Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Tani Aceh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh pada Jum’at (5/8/2022).
Mereka meminta Pejabat (Pj) Gubernur Aceh untuk copot Kadistabun dan meminta pemerintah Aceh untuk segera menyurati Presiden RI terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit.
“Kami meminta kepada penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terkait tentang peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh yang tidak tepat sasaran,” kata Rizal selaku koordinator aksi.
Menurutnya, kurangnya subsidi pupuk di Aceh menjadi bukti akan lemahnya komunikasi Kadistabun. “Kita butuh pemimpin yang kuat untuk mampu mengakomodir semua keluhan petani di Aceh, persoalan harga beli dan inovasi petani,” kata Rizal.
Menanggapi tuntutan aksi ini, sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurnia mengatakan, anjloknya harga sawit dikarenakan adanya kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO).
“Kita Aceh yang pertama kali menyurati Presiden terkait dengan harga sawit anjlok , ini yang menjadi contoh provinsi lain malah sehingga membuat presiden mencabut larangan ekspor CPO ke luar melalui peraturan menteri perdagangan,” kata Azanuddin Kurnia.
Dengan adanya peraturan awal tentang kebijakan larang ekspor tersebut, sambung Azanuddin, hal ini membuat para pembeli dari internasional beralih ke pedagang negara lain.
“Ini kita usahakan pelan-pelan naik karena tidak mudah mengembalikan niat beli pedangan Internasional itu kembali,” ujar Sekretaris Distanbun.
Terkait subsidi pupuk yang berkurang, Azanuddin mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sudah berkurang dari pemerintah pusat. Pemerintah Aceh sendiri telah melobi pihak Kementeri Pertanian serta mengusulkan pembuatan pabrik minyak turunan CPO.
“Kami juga mengusulkan pembuatan pabrik minyak turunan CPO antara Subulussalam, Nagan Raya dan Aceh Tamiang, nanti akan dikaji kembali,” kata Sekretaris Distanbun.
