Analisaaceh.com, Banda Aceh | Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Aceh melakukan pertemuan dengan Ketua beserta anggota DPRA di Auditorium Teuku Umar kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rabu(17/6/2020).
Turut hadir Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Ketua Komisi III DPRA Khairil Syahrial, anggota Momisi III serta anggota Badan Anggaran DPRA.
Dalam pertemuan itu Kepala Bank Indonesia, Zainal Arifin Lubis, memaparkan kondisi perekonomian Aceh saat ini. Dia menjelaskan, secara garis besar perkembangan ekonomi Aceh saat ini, potensi dan tantangan ekonomi Aceh, strategi pengembangan ekonomi Aceh serta kondisi ekonomi yang terdampak pandemi covid-19.
Menurut Zainal Arifin Lubis, Bank Indonesia Perwakilan Aceh fokus untuk mempercepat pengembangan perekonomian Aceh, di dalamnya ada pengendalian inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
“Perbankan yang ada di Aceh,sangat dibutuhkan perannya dalam pengembangan UMKM,” ujarnya.
Menurutnya, perlu adanya sinergitas antara lembaga-lembaga negara yang ada di Aceh untuk membangun perekonomian.
“Kerja-kerja di atas, tidak bisa dilakukan oleh Bank Indonesia atau pemerintah sendiri, tapi semua komponen harus terlibat,” imbuh Kepala BI Perwakilan Aceh.
Saat ini, sambungnya, Bank Indonesia selalu memberi masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Aceh untuk membangun perekonomian Aceh.
Masukan itu, kata dia, bisa dalam bentuk laporan tiga bulanan Bank Indonesia maupun laporan tematik lainnya terkait perekonomian Aceh.
“Bank Indonesia perwakilan Aceh sudah dua tahun terakhir mengusulkan kepada pimpinan pusat di Jakarta untuk menambah anggaran pengembangan ekonomi di Aceh. Alhamdulillah pihak pusat menyetujuinya dan bahkan naik sepuluh kali lipat dana pengembangan ekonomi dan kajian-kajian di BI Aceh saat ini,” kata Zainal Arifin Lubis.
Bidang ekonomi, sambung Zainal, yang menjadi tumpuan Aceh saat ini adalah pertanian, kelautan dan pariwisata. Pemerintah, kata dia, perlu fokus pada komoditas yang ingin dibangun.
“Contohnya dalam bidang pertanian, titik fokus harus diarahkan pada komiditas andalan Aceh seperti kopi dan nilam. Pada bidang kelautan, Aceh punya satu dari tiga tempat di dunia yang cocok sebagai tempat budidaya ikan tuna. Sedangkan dalam bidang pariwisata, Aceh punya potensi wisata alam, religi dan wisata budaya atau heritage,” jelasnya.
Apalagi, kata Zainal, Aceh punya barang dan perangkat yang hebat, yaitu kekhususan karena adanya MoU Helsinki dan UUPA. Karakteristik keistimewaan Aceh dengan UUPA memiliki nilai jual investasi ekonomi yang besar.
“Kalau tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin dan salah urus sangat disayangkan,” kata Zainal Arifin Lubis.
Zainal Arifin Lubis mengapresiasi Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dan Komisi III serta Badan Anggaran DPRA yang sudah membangun hubungan dengan Bank Indonesia untuk mendiskusikan persoalan ekonomi di Aceh.
Diskusi antara DPRA dengan Bank Indonesia dimaksudkan agar anggota legislatif punya pemahaman yang kuat terhadap kondisi ekonomi Aceh yang nantinya bisa memperkuat fungsi check and balance DPRA.
“Termasuk nanti membangun kualitas penyusunan anggaran pemerintah. Jadi kawan-kawan di Badan Anggaran bisa memberikan masukan,” kata Zainal Arifin Lubis.
Sementara itu Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin mengatakan, sebelumnya dirinya bersama Zainal Arifin Lubis sering melakukan diskusi kecil terkait perekonomian Aceh, sehingga lahir pertemuan besar antara DPRA dengan Bank Indonesia perwakilan Aceh.
Rencananya, kata Dahlan, pertemuan antara DPRA dengan Bank Indonesia akan digelar rutin per bulan atau per triwulan.
“Targetnya BI bisa terus memberi masukan kepada kita untuk perbaikan ekonomi Aceh. Kita ingin membangun sinergisitas membenahi tata kelola secara bersama-sama,” kata Dahlan Jamaluddin.
Acara diskusi ini mendapat respon yang sangat baik dari para anggota DPRA. Mereka mengusulkan adanya pertemuan yang dapat dilakukan secara reguler dengan membahas tema-tema tematik.
Dengan latar belakang yang berbeda-beda, diskusi tersebut diharapkan bisa menyamakan persepsi sesama anggota DPRA dalam hal peningkatan perekonomian Aceh.
