Bawaslu Rokan Hilir Ingatkan Calon Petahana Tidak Gunakan Fasilitas dan Anggaran Daerah

Analisaaceh.com, Riau | Hiruk pikuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun ini memang belum banyak terasa oleh publik, hal ini bisa dirasakan dengan masih belum jelasnya para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yang akan mendaftar pada tanggal 4 – 6 September 2020 nanti.

Sementara di kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau para bakal calon bupati dan walikota beserta calon wakil masing-masing sudah mulai menampakkan wujudnya bahkan sudah mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon dengan mengantongi rekomendasi dari partai pengusung.

Meskipun di Rokan Hilir pasangan bacalon ada yang sudah mengantongi rekomendasi partai dan juga ada yang belum namun hari ini jagad dunia sosmed dikejutkan dengan postingan salah satu pengurus DPD Partai PDIP Rokan Hilir, akun atas nama Fice Kristina Watania pada Sabtu (22/8).

Dalam postingan di Facebook pribadinya Fice (begitu biasa dipanggil) menulis “Lanjut malam ini… Sekolah Partai… Gelombang 1 CAKADA Kab Rohil” terlihat dalam postingan beberapa foto diantaranya foto pasangan bacalon petahana Suyatno dan Jamiludin menghadap ke layar infocus dan foto Fice duduk berdampingan dengan bacalon petahana.

Meskipun minim komentar netizen, namun status tersebut menjadi perhatian publik di Rokan Hilir untuk menanyakan kepada pengawas pemilu seperti Bawaslu Rokan Hilir terkait pelaksanaan sekolah partai yang dilakukan oleh bacalin petahana di Mess Pemda Datuk Batu Hampar Bagansiapiapi

Sebagaimana diketahui pasangan bacalon petahana tersebut telah resmi mengantongi SK DPP PDIP dan DPP PAN untuk maju kembali diperiode kedua.

Komisioner Bawaslu Rokan Hilir Jaka Abdillah yang dimintai pendapatnya terkait penggunaan fasilitas daerah oleh calon petahana tersebut mengatakan bahwa, sampai saat ini bacalon petahana masih berstatus bakal calon (bacalon) karena tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dalam SK Tahapan KPU Rokan Hilir menetapkan masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 4 – 6 September 2020.

“Keduanya (bupati dan wakil bupati) masih berstatus bakal calon belum calon sehingga untuk menjerat pasangan tersebut dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tidak dapat dilakukan seperti yang tertulis dalam Pasal 69 Larangan Dalam Kampanye huruf h menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah” ujar Jaka, Sabtu (22/8/2020).

Jaka menambahkan, meskipun belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU Rokan Hilir bukan berarti bacalon petahana bebas menggunakan fasilitas dan anggaran daerah.

“Jika hal ini dilakukan oleh bacalon petahana tentunya akan mencederai pelaksanaan pilkada Rokan Hilir nantinya,” katanya.

Bawaslu mengingatkan bahwa penggunaan fasilitas dan anggaran daerah merupakan pelanggaran pilkada, jika dilakukan saat masa kampanye ada ancaman pidananya.

“Namun karena statusnya sekarang masih bacalon maka Bawaslu mengingatkan agar tidak mengulangi kembali,” pungkasnya.