Analisaaceh.com, Blangpidie | Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Ikhsan, meminta Pemkab setempat mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan. Bahkan apabila tidak mampu meningkatkan pelayan, pihaknya menyarakan agar jabatan Kadis diganti.
Hal tersebut disampaikan Ikhsan dalam Rapat Paripurna Penutupan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Abdya tahun anggaran 2021, Kamis (9/6/2022).
Ihsan mengatakan, pihaknya selaku tim Pansus II Komisi B dan D mendapati banyak temuan di lapangan selama melakukan Pansus sejak 29 Mei hingga 7 Juni 2022.
Hal itu seperti ditemukan adanya keterlambatan klaim jasa medis. Keterlambatan itu terus terulang setiap tahunnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teungku Peukan Abdya.
“Ini menjadi salah satu penyebab lemahnya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit tersebut,” jelasnya.
Selain itu juga ditemukan banyaknya Pustu, Polindes dan Poskesdes yang tidak berfungsi disebabkan kurangnya medis yang bersedia menetap di fasilitas yang dibangun pemerintah Abdya.
“Kita mendesak kepada manajemen RSUD Teungku Peukan untuk segera membenahi terkait klaim jasa medis secara cepat, sehingga hal itu tidak terulang lagi di tahun yang akan datang. Kita juga meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kinerja tenaga medis yang ditempatkan pada Pustu, Polindes dan Poskesdes,” tegasnya.
Penempatan tenaga medis pada fasilitas kesehatan tersebut, lanjut Ikhsan, seyogyanya mengutamakan tenaga medis yang berasal dari daerah setempat.
Ikhsan menyebutkan, dalam Pansus itu juga ditemukan kondisi Puskesmas Ie Mirah Babahrot yang tidak layak untuk dilakukan pelayanan kesehatan. Sebab, sumber air bersih yang sangat sulit dan akses jalan menuju ke Puskesmas tidak ramah terhadap pasien.
“Apabila Kadis Kesehatan tidak mampu membenahi berfungsinya fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan, kita menyarankan agar Kadis kesehatan Abdya diganti,” ucapnya.
Sejumlah Temuan Lain
Ketua Komisi D DPRK Abdya mengatakan, pihaknya mendapati target suplai air oleh PDAM ke permukiman warga di daerah Gampong Pantee Rakyat Kecamatan Babahrot pasca pembangunan bendungan sadap dan pompa air belum terwujud seperti yang diharapkan.
“Kita melihat banyaknya pipa yang bocor, sehingga produk air bersih yang dihasilkan PDAM belum sepenuhnya berhasil dialirkan ke rumah-rumah warga,” ujarnya.
Ikhsan menjelaskan, tim Pansus II juga mandapati adanya kendala yang serius di Dinas Pertanian dan Perdagangan Abdya yaitu terkait peningkatan produktifitas sektor pertanian masyarakat. Terutama hasil panen padi, disebabkan tidak tersedianya alsintan yang mencukupi pada masa bajak sawah maupun masa panen.
“Padahal, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah tidak sedikit untuk pengadaan dan perawatan alsintan. Jadi, kami meminta kepada pemerintah Abdya untuk segera memperbaiki seluruh alsintan yang ada, sehingga bisa difungsikan. Kami juga menekankan agar target pembebanan dan perbaikan alsintan ini harus tercapai sebelum pembahasan R-APBK Tahun 2023 dilaksanakan,” sebutnya.
Jika perbaikan alsintan tidak tercapai pada tahun 2022 ini, tambahnya, maka penganggaran perbaikan alsintan untuk tahun 2023 mendatang agar ditiadakan.
Selanjutnya, tim Pansus II DPRK Abdya juga menemukan sejumlah Silva tahun anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Diantaranya, belanja pegawai sekitar Rp5 miliar, belanja barang dan jasa sekitar Rp7 miliar lebih. Pos kegiatan lainnya juga menunjukkan tidak cermatnya dalam perencanaan, penganggaran oleh Disdikbud Abdya.
“Maka dari itu, kita meminta kepada Disdikbud Abdya untuk lebih cermat dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun mendatang,” harapnya.
“Kita berharap kepada pemerintah Abdya melalui SKPK agar dapat menindaklanjuti terkait tentang proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara optimal terhadap seluruh kegiatan dalam lingkup pemerintah Abdya,” pungkasnya.
