BNPB Tegaskan Aceh Jadi Prioritas Nasional dalam Penanggulangan Bencana

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, mengatakan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah paling rawan bencana di Indonesia. Hampir semua klaster bencana yang terjadi di Tanah Air juga terjadi di Aceh.

“Oleh sebab itu Aceh menjadi prioritas. Kami hadir di sini karena sangat mencintai Aceh dan ingin membantu Aceh,” kata Suharyanto saat berkunjung ke BNPB Aceh, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, sejumlah bencana yang rawan terjadi di Aceh antara lain kebakaran hutan, gempa bumi, banjir, longsor, abrasi pantai, serta potensi tsunami dan letusan gunung api. Karena itu, BNPB telah menyiapkan sejumlah program mitigasi untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Untuk potensi tsunami, BNPB akan membentuk pusat edukasi dan informasi kebencanaan yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda. Program ini akan diwujudkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Jepang.

“Wali Kota Banda Aceh sudah berkoordinasi dengan kami, dan ada keinginan agar Banda Aceh menjadi pusat studi tsunami seperti di Jepang. BNPB tentu akan mendukung dan mendorong terwujudnya hal tersebut,” jelasnya.

Selain itu, BNPB juga akan memperkuat sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) yang terkoneksi dengan Pusdalops daerah. Alat ini berfungsi memberikan informasi dini terkait potensi bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan gunung berapi.

“Untuk Aceh, kami menunggu pengajuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kalau ingin dipasang EWS pemantauan tinggi muka air sungai, kami siap mendukung sebagaimana yang telah dilakukan di Kota Bekasi,” ujar Suharyanto.

Di samping itu, BNPB juga menyediakan bantuan sumur bor bagi daerah yang mengalami kekeringan guna mengantisipasi gagal panen di sektor pertanian.

Untuk mendukung penanganan bencana di Aceh, BNPB telah menyalurkan dana siap pakai sebesar Rp16,01 miliar sejak 2021 hingga 2024. Sementara dukungan logistik dan peralatan penanganan darurat dari 2023 hingga 2025 mencapai Rp32,6 miliar.

“Kami juga menyediakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tahun ini ada sembilan kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh yang akan menerima dana tersebut. Saat ini anggarannya sedang diproses di Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Suharyanto turut mempersilakan daerah lain di Aceh untuk mengusulkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah berharap kunjungan Kepala BNPB ke Aceh dapat menjadi momentum memperkuat sinergi pusat dan daerah.

“Semoga tahun 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi Aceh, dengan meningkatnya dukungan program penanganan dan penanggulangan bencana dari BNPB,” ujarnya.

Menurutnya, Aceh layak menjadi prioritas pemerintah pusat, bukan hanya karena kerawanan bencana, tetapi juga karena perannya yang besar dalam sejarah bangsa.

“Aceh memiliki kontribusi penting bagi republik ini mulai dari perjanjian MoU Helsinki, sumbangan pesawat, peran Radio Rimba Raya dalam kemerdekaan, hingga sumbangan emas untuk Monumen Nasional di Jakarta,” kata Fadhlullah.