Categories: PARLEMENTRIA

Dahlan: Rakor sepakati Pilkada Aceh Dilaksanakan 2022

Analisaaceh.com, Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin mengatakan rapat koordinasi Pimpinan DPR Aceh bersama unsur Pemerintah Aceh, penyelenggara pemilihan dan DPR kabupaten/kota se-Aceh menyepakati Pilkada Aceh tetap dilaksanakan pada 2022 mendatang.

“Kesepakatan ini akan dikomunikasikan dengan semua pihak di pusat dalam hal ini Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan juga Komisi II DPR RI,” kata Ketua DPRA Aceh Dahlan Jamaluddin usai memimpin Rakor di Banda Aceh, Selasa, (9/2/2021).

Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua DPR Aceh ini diikuti oleh pimpinan dan anggota Komisi I DPR Aceh, unsur Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, pimpinan DPRK se Aceh, dan Ketua Komisi A DPRK se-Aceh.

Dahlan menyampaikan, Rakor tersebut telah menetapkan beberapa keputusan yakni memberikan dukungan terhadap keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2 Kpt/11/Prov/1/2021 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Tahapan, Program Gubernur Aceh, Bupati dan Wali Kota yang ada di Provinsi Aceh 2022.

Kemudian, kata Dahlan, pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 diatur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dan Pasal 101 ayat (3) Qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang normanya hanya berlaku di Aceh.

Peserta Rakor juga meminta Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh untuk mengalokasikan anggaran Pilkada Aceh 2022 sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (3) dan (4) UUPA guna mendukung terlaksananya tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan di Aceh.

“Hal itu akan dikonkritkan dalam forum rakor pimpinan se-Aceh dan mengundang ‘stakeholder’ pusat seperti Kemendagri, KPU Bawaslu dan Komisi II DPR RI yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh pada Februari 2021 ini,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dahlan, Pemerintahan di Aceh terus berkoordinasi dengan Kemendagri agar segera mengeluarkan rekomendasi untuk nomenklatur Pilkada Aceh sebagai bahan mendukung kelancaran hibah dana Pilkada Aceh sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

“Pernyataan ini mengikat para pihak bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak Aceh sebagai provinsi yang memiliki UU kekhususan dan bersifat lex spesialist, bahkan telah diakui dalam pasal 18 B ayat (1) UUD Dasar 1945,” kata politikus Partai Aceh itu.

Dahlan menyampaikan, bahwa pimpinan Komisi I DPR Aceh sudah berangkat ke Jakarta bertemu Kemendagri hingga Komisi II DPR RI guna melakukan koordinasi.

“Besok jam 10.00 WIB sudah ada jadwal di Kemendagri. Jadi Komisi I DPRA bertemu dengan Kemendagri, dan besoknya lagi akan bertemu dengan KPU RI,” ujar Dahlan.

Editor : Nafrizal
Rubrik : PARLEMENTRIA
Redaksi

Editor Analisaaceh.com

Komentar

Recent Posts

Alhamdulillah, Dua Nelayan Abdya Selamat Setelah 3 Hari Terombang-ambing

Analisaaceh.com, Blangpidie | Dua nelayan asal Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang sempat dikabarkan hilang…

1 hari ago

Polresta Banda Aceh Ungkap 4 Kasus Penyelewengan BBM Subsidi

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Polresta Banda Aceh mengungkap empat kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak…

1 hari ago

Polisi Ungkap Identitas Pria yang Meninggal di Abdya, PNS Dinas PUPR Aceh

Analisaaceh.com, Blangpidie | Pria berinisial AH (56) yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di…

1 hari ago

Warga Blangpidie Abdya Digegerkan Dugaan Warga Gantung Diri

Analisaaceh.com, Blangpidie | Warga Gampong Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), digegerkan…

1 hari ago

Tanpa Dana CSR, Bupati Safaruddin Gandeng Perusahaan Atasi Banjir Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin bersama rombongan meninjau sejumlah titik…

2 hari ago

Bupati Safaruddin Siapkan Rp500 Juta untuk MAN Inovasi Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Safaruddin menganggarkan dana sebesar Rp500 juta untuk…

2 hari ago