Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi serta Muzakir Manaf-Fadlullah, memaparkan gagasan mereka dalam debat perdana Pilgub Aceh yang digelar di Hotel Amel Convention Hall, Blang Oi, Banda Aceh, pada Jumat (24/10/2024) malam.
Kedua pasangan calon memiliki pandangan berbeda terkait percepatan digitalisasi dan akses internet di Aceh. Mereka juga menawarkan langkah konkret untuk menangani 5.020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lima tahun terakhir, meski anggaran dinas terkait hanya 0,12 persen dari APBA.
Paslon nomor urut 1, Bustami Hamzah-Syekh Fadhil, menegaskan bahwa untuk mengatasi kendala layanan internet di beberapa wilayah Aceh, mereka akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
“Kita membutuhkan peningkatan infrastruktur, sebab sulitnya akses internet disebabkan infrastruktur yang belum optimal. Jika kita lihat dari sisi anggaran, alokasi untuk pendidikan hampir setiap tahun dalam 17 tahun terakhir mencapai lebih dari 3 triliun, tetapi internet kita masih belum memadai. Ini memerlukan perhatian khusus,” jelas Bustami Hamzah.
Sementara itu, terkait meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, Paslon nomor urut 1 menilai hal ini disebabkan oleh kurangnya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang saat ini hanya tersedia di 12 dari 23 kabupaten/kota di Aceh.
“Insyaallah, jika kami terpilih, kami akan memastikan setiap kabupaten/kota memiliki UPTD PPA. Selama ini, masalah kekerasan memang belum menjadi fokus utama pemerintah. Ke depan, kami akan memaksimalkan anggaran dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani trauma dan permasalahan terkait lainnya,” jelas Paslon nomor urut 1.
Sementara itu, paslon nomor urut 2, Muzakir Manaf – Dek Fadh, berencana mengatasi permasalahan layanan internet yang belum maksimal dengan mengedepankan hubungan baik antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi.
“Saat ini kami sudah mulai melakukan langkah tersebut, mengingat kami berada di Komisi I yang bermitra dengan Kominfo. Namun, masalah utamanya adalah kurangnya konektivitas dan komunikasi yang baik antara pemerintah Aceh dan pusat, dan ini yang akan kami perbaiki ke depan. Hal ini, menurut kami, adalah keunggulan yang tidak dimiliki Paslon nomor 1,” jelas Dek Fadh.
Sementara mengenai isu peningkatan kekerasan perempuan dan anak, Paslon nomor urut 2 akan lebih menekankan mengenai kepastian hukum terhadap pelaku dengan melibatkan unsur kepolisian dan yang lainnya.
“Kami juga akan meningkatkan anggaran pada sektor pembinaan perempuan dan kami memastikan, nikah di usia dini akan terawat secara sakinah mawadah warohmah,” ujar Paslon nomor urut 2.
