DPRK Kota Banda Aceh Terima Dokumen Raqan APBK 2026 dari Eksekutif

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menerima dokumen Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Kota Banda Aceh, Senin (10/11/2025).

Penyerahan berlangsung dalam rapat paripurna DPRK di Lantai 4 Gedung Dewan. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, disaksikan Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab, Wakil Ketua II Dr. Musriadi, serta seluruh anggota dewan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Irwansyah ST menjelaskan, mekanisme pengusulan Rancangan APBK disampaikan oleh eksekutif untuk dibahas bersama legislatif melalui Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK).

Pembahasan juga akan dilakukan oleh masing-masing komisi dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pada akhirnya, dokumen tersebut akan menjadi Qanun APBK Tahun Anggaran 2026 yang diharapkan memberi dampak positif bagi kemajuan Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Irwansyah menegaskan, rancangan APBK harus menggambarkan kondisi keuangan daerah yang berimbang, wajar, dan transparan. Ia menyebut APBK bukan sekadar kumpulan angka, tetapi cerminan arah kebijakan publik, kebijakan fiskal, dan komitmen politik untuk menyejahterakan rakyat. Karena itu, penyusunannya perlu konsisten dengan RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029 dan RKPD 2026.

“Setiap program yang dianggarkan harus mendukung pembangunan berkelanjutan, religius, dan berdaya saing, demi mewujudkan visi Banda Aceh sebagai kota kolaborasi,” kata Irwansyah.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas belanja publik agar setiap rupiah yang dibelanjakan bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan pengurangan kesenjangan sosial. Selain itu, DPRK mendorong pemerintah kota memperbanyak ruang kreativitas bagi anak muda, serta menggelar event dan festival secara rutin untuk mendukung promosi UMKM dan pariwisata.

Irwansyah turut menyoroti pentingnya memperluas basis keuangan daerah melalui pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti budidaya lobster di Ulee Lheu, kebun melon dan anggur, serta ternak lele dan ayam. “Diversifikasi ekonomi diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi warga. Menurutnya, program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal jika bahan pangan dan perlengkapan yang dibutuhkan disuplai oleh kelompok usaha di gampong.

“Dengan begitu, manfaat program tidak hanya pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga dalam menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong penguatan Koperasi Merah Putih sebagai penopang ekonomi kerakyatan agar usaha kecil dan mikro menjadi lebih mandiri dan kompetitif. Untuk memastikan seluruh kebijakan dapat berjalan efektif, Irwansyah menegaskan perlunya strategi komprehensif dan kolaborasi lintas sektor dalam menggaet dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pihak swasta.

“Sinergi lintas sektor inilah yang menjadi kunci memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh ke depan,” tutup politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.