Categories: NEWSSUBULUSSALAM

DPRK Sesalkan Predikat WDP Subulussalam, BPKD: Ada Temuan Kegiatan Fiktif

Analisaaceh.com, Subulussalam | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Bahagia Maha sesalkan dan menyayangkan atas kinerja pemerintah kota setempat yang menerima predikat Wajar Dalam Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2019.

Menurutnya, selama ini Pemko Subulussalam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pemerintahaan sekrang terkesan tidak bertanggung jawab atas realisasi anggaran sehingga memperoleh WDP.

“Nah, di sini saya nilai pemerintah sekarang tidak bisa mempertangung jawabkan. Ini sangat memalukan bagi kami warga Subulussalam,” ujarnya kepada Analisaaceh.com, Jum’at (3/7/200).

Ia menilai, pengaturan anggaran perlu spesialisasi, sehingga realisasi pemanfaatannya bisa tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perolehan predikat laporan keuangan itu tentunya berpengaruh terhadap anggaran tahun selanjutnya.

“Tentu saja angaran untuk tahun 2021 ada pemangkasan akibat pemerintah yang sekarang memperoleh WDP, secara logika saja anggaran yang sekrang saja tidak bisa dipertangung jawabkan,” imbuh politikus PAN ini.

Oleh sebab itu Bahagia Maha berharap kepada Pemko Subulussalam untuk serius dalam mengelola dan merealisasi anggaran serta kridibel dan transparan.

“Jangan sampai ada asumsi bahwa anggaran daerah itu untuk pribadi sendiri. Maka mari bersama membangun daerah kita,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Subulussalam, Drs. Salbunis, MAP saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa, tidak diperolehnya WTP atas laporan keuangan Pemko Subulussalam dikarenakan adanya temuan-temuan fiktif dalam laporan dan realisasi anggaran. Maka atas dasar itu sehingga diberikan WDP.

“Waktu diperiksa BPK kemarin, ditemukan adanya kegiatan-kegiatan yang fiktif untuk tahun 2019 di beberapa dinas,” ujarnya kepada Analisaaceh.com.

Kalau sudah fiktif, sambungnya, maka tidak mungkin diberikan predikat WTP atas laporan keuangan tersebut. Namun demikian, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pelaporan keuangan untuk memperoleh WTP.

“Kita telah berusaha karena kita juga mengingikan WTP, tapi karena ada yang fiktif ya mana mungkin lagi,” bebernya.

Editor : Nafrizal
Rubrik : NEWS
Redaksi

Editor Analisaaceh.com

Komentar

Recent Posts

Anggota DPRA Abu Heri Desak Presiden Tetapkan Status Bencana Aceh Berskala Nasional

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sekretaris Komisi II DPRA Aceh, T. Heri Suhadi atau Abu Heri,…

17 jam ago

Banjir Lumpuhkan Pertanian, SPI Desak Status Bencana Nasional

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana banjir…

19 jam ago

Kabel Listrik Diduga Milik PLN Bahayakan Pengendara di Abdya

Analisaaceh.com, Blangpidie | Kabel yang diduga milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjuntai ke badan jalan…

19 jam ago

Komisi I DPRA Desak Presiden Buka Peran Internasional Tangani Bencana Aceh–Sumatera

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak Presiden Republik Indonesia…

22 jam ago

Hampir 2 Juta Warga Aceh Terdampak Bencana Hidrometeorologi

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Bencana alam hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak beberapa waktu terakhir berdampak…

1 hari ago

PBB Pantau Respons Bencana di Aceh, UNDP dan UNICEF Siap Perkuat Dukungan

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terus memantau perkembangan penanganan bencana di…

1 hari ago