Analisaaceh.com, Subulussalam | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam, Bahagia Maha sesalkan dan menyayangkan atas kinerja pemerintah kota setempat yang menerima predikat Wajar Dalam Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2019.
Menurutnya, selama ini Pemko Subulussalam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pemerintahaan sekrang terkesan tidak bertanggung jawab atas realisasi anggaran sehingga memperoleh WDP.
“Nah, di sini saya nilai pemerintah sekarang tidak bisa mempertangung jawabkan. Ini sangat memalukan bagi kami warga Subulussalam,” ujarnya kepada Analisaaceh.com, Jum’at (3/7/200).
Ia menilai, pengaturan anggaran perlu spesialisasi, sehingga realisasi pemanfaatannya bisa tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, perolehan predikat laporan keuangan itu tentunya berpengaruh terhadap anggaran tahun selanjutnya.
“Tentu saja angaran untuk tahun 2021 ada pemangkasan akibat pemerintah yang sekarang memperoleh WDP, secara logika saja anggaran yang sekrang saja tidak bisa dipertangung jawabkan,” imbuh politikus PAN ini.
Oleh sebab itu Bahagia Maha berharap kepada Pemko Subulussalam untuk serius dalam mengelola dan merealisasi anggaran serta kridibel dan transparan.
“Jangan sampai ada asumsi bahwa anggaran daerah itu untuk pribadi sendiri. Maka mari bersama membangun daerah kita,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Subulussalam, Drs. Salbunis, MAP saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa, tidak diperolehnya WTP atas laporan keuangan Pemko Subulussalam dikarenakan adanya temuan-temuan fiktif dalam laporan dan realisasi anggaran. Maka atas dasar itu sehingga diberikan WDP.
“Waktu diperiksa BPK kemarin, ditemukan adanya kegiatan-kegiatan yang fiktif untuk tahun 2019 di beberapa dinas,” ujarnya kepada Analisaaceh.com.
Kalau sudah fiktif, sambungnya, maka tidak mungkin diberikan predikat WTP atas laporan keuangan tersebut. Namun demikian, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pelaporan keuangan untuk memperoleh WTP.
“Kita telah berusaha karena kita juga mengingikan WTP, tapi karena ada yang fiktif ya mana mungkin lagi,” bebernya.
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh menyatakan bahwa hanya satu pasangan…
Analisaaceh.com, Jakarta | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) memutuskan secara tetap terhadap…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sebanyak 1015 Atlet siap mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 yang…
Analisaaceh.com, Tapaktuan | Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Selatan, mengakibatkan 19 gampong dalam…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) memastikan tidak ada Bakal…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh…
Komentar