Analisaaceh.com, Tapaktuan | Dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efesien di Kabupaten Aceh Selatan, Pemerintah Aceh Selatan perlu membuat terobosan baru terhadap pelayanan administrasi masyarakat.
Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Ferry Harianto kepada Analisaaceh.com (12/9/2019), bahwa Aceh Selatan perlu berbenah khususnya pelayanan administrasi publik.
Ferry mengatakan, wilayah Kabupaten Aceh Selatan cukup luas, dan Tapaktuan sebagai Ibukota serta pusat pelayanan administrasi publik. Maka itu perlu ada pembenahan terhadap sistem pelayanan publik. Mangingat banyak masyarakat yang mengeluh karna jarak yang sangat jauh.
“Aceh Selatan itu cukup luas, dari Labuhan Haji Barat hingga ke Trumon Timur. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana pengurusan administrasi oleh masyarakat yang harus ke Tapaktuan. Seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lain-lain sebagainya,” terang Ferry.
Ferry melanjutkan, masyarakat banyak yang mengeluh karena jarak ke Tapaktuan sangat jauh. Sehingga banyak perkerjaan masyarakat yang harus ditinggalkan. Bahkan dalam pengurusannya bisa jadi tidak selesai dalam satu hari.
Menurut Ferry, Pemerintah Daerah harus membuat program baru atas keluhan masyarakat tersebut. Seperti dibuatkan tempat atau kantor khusus di setiap wilayah.
“Misalkan di Trumon Raya, Bakongan Raya, Kluet Raya, Meukek- Sawang dan Labuhan Haji Raya. Masing-masingnya dibuatkan satu tempat khusus untuk pengurusan-pengurusan pelayanan publik tersebut,” terangnya.
Ia melanjutkan, realisasinya mungkin cukup mudah, Pemda melalui Dinas terkait cukup melayani dengan membuat waktu khusus yang ditetapkan. Misalnya 2 kali dalam seminggu atau lebih, Dinas terkait datang melayani masyarakat di daerah-daerah tersebut. Sehingga masyarakat tidak menempuh jarak yang jauh ke Tapktuan untuk pengurusan administrasi.
Oleh karena itu ia berharap, Pemerintah Aceh Selatan dapat memecahkan persoalan tersebut dengan gagasan di atas, sehingga alur birokrasi pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.
