Analisaaceh.com, Banda Aceh | Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menunjuk Zulfadhli sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sisa masa jabatan 2019-2024, menggantikan Saiful Bahri alias Pon Yahya.
Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor : 006/KPTS-DPP/A/PA/IX/2023 ditetapkan di Banda Aceh tanggal 23 September 2023 yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf.
Juru Bicara PA, Nurzahri mengatakan, pergantian tersebut dalam rangka penyegaran terhadap kepemimpinan DPRA dan ini merupakan kali kedua.
“Mualem selaku pimpinan Partai Aceh selalu melakukan proses evaluasi terhadap kinerja Anggota DPRA dari Partai Aceh, dan apabila di rasa ada permasalahan atau kurang efektif nya peran seseorang Anggota DPRA maka proses rotasi adalah pilihan terbaik yang harus dilakukan,” kata Nurzahri dalam keterangan yang diterima Analisaaceh.com, Senin (25/9/2023).
Nurzahri menjelaskan bahwa penunjukan terhadap Zulfadhli atau lebih dikenal dengan sebutan Abang Samalanga merupakan sosok yang sudah dikenal oleh kalangan luas sebagai salah satu Anggota DPRA yang keras dalam memperjuangkan permasalahan rakyat.
“Beliau juga merupakan salah satu dari lima orang kandidat pilihan Tim 9 Partai Aceh periode sebelumnya ketika proses rotasi terhadap saudara Dahlan Jamaludi dilakukan,” sebutnya.
Pada prinsipnya, kata Nurzahri, proses pergantian DPRA kali ini juga merupakan proses biasa yang dilakukan oleh Partai Aceh untuk efektivitas kinerja DPRA.
“Sehingga pimpinan Partai Aceh berharap agar seluruh Anggota DPRA tetap fokus bekerja pada bidangnya masing-masing dan tidak terjebak dalah intrik-intrik pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Nurzahri berpesan kepada seluruh kader untuk tetap tenang dan fokus pada kerja-kerja pemenangan Partai Aceh.
“Kepada Masyarakat Aceh, kami juga berharap bahwa proses rotasi ini bisa memberikan keyakinan kepada seluruh rakyat bahwa pimpinan dan pengurus Partai Aceh tetap komit terhadap perjuangan Aceh baik dari sisi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA maupun dari sisi kesejahteraan rakyat di semua sektor,” pungkasnya.
