Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara menyebabkan kerugian Ratusan Milliar dan menelan dua korban jiwa. Setelah 10 hari pasca banjir melanda Kabupaten Aceh Utara menyisakan duka dan derita bagi Masyarakat Aceh Utara yang dilanda banjir, dimana mereka kehilangan harta benda, bahkan tidak sedikit juga peralatan-peralatan usaha yang rusak baik itu usaha ekonomi mikro maupun Bundes Gampong.
Merespon persoalan Masyarakat korban banjir di 18 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Aceh Membangun (LSM- GRAM) mendesak Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Penyumbang air disetiap tahunnya untuk segera duduk bersama membahas persoalan penyebab banjir dan sistem penanganan cepat pasca banjir. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua GRAM, Muhammad Azhar, Rabu (19/1/2022).
Dalam pernyataannya tersebut, Azhar juga menyebutkan bahwa dua Kabupaten dataran tinggi harus ikut andil dalam mengambil peran fungsi pengawasan hutan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Aceh di Daerah dataran Gayo tersebut.
“Setiap tahunnya banjir di Kabupaten Aceh Utara kian parah, dan ini terjadi karna adanya pengrusakan hutan, indikasi adanya pengrusakan hutan dibuktikan dengan fakta alam, dimana air bah mengandung campuran lumpur yang keruh, dalam hal ini perlu turun tim dari Gubernur Aceh untuk mengumpulkan data-data di lapangan, untuk selanjutnya disampaikan langsung ke Gubernur,” kata Azhar.
Setelah data terkumpul, hal itu menjadi bahan kajian bagi eksekutif untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan izin HGU. Karena fakta banjir yang terjadi di lapangan ada kejanggalan luar biasa tentang pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di dataran Gayo.
Pihaknya juga meminta kepada Gubernur dan Bupati serta dinas terkait untuk segera membentuk tim evaluasi. jangan diam di tempat, harus membentuk tim evaluasi menyeluruh.
“Gubernur dan Bupati serta dinas terkait harus segera membentuk tim evaluasi menyeluruh, disini kita akan tahu bahwa siapa yang melalaikan tugas dan kewenangannya dalam pelestarian hutan,” sebut Azhar.
“Para pejabat itu harus tahu bahwa sekarang kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, boom waktu akan segera meledak jika abai dalam tugas, ini penting untuk menyelamatkan masyarakat di hilir Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur,” sambungnya.
Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan sejumlah Bupati, kata Azhar, merupakan pemangku kepentingan yang harus bergerak cepat dan tidak beretorika dan berkilah di media sosial. “Segera bantu meringankan beban banjir serta penanganan yang efektif agar banjir bisa diminimalisir,” tegasnya.
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli, secara resmi melantik dan…
Analisaaceh.com, Blangpidie | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) pada…
Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sebanyak lima ruko tempat usaha di Gampong Lambheu, Simpang Lampu Merah…
Analisaaceh.com, Tapaktuan | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh (PA), T.…
Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe sukses menyelenggarakan debat kedua calon Wali Kota…
Analisaaceh.com, Lhokseumawe | Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh bekerja sama dengan Development for…
Komentar