Ini Arahan Presiden Jokowi Kepada Kepala Daerah Jelang Idul Fitri 1442 H

Analisaaceh.com, Banda Aceh | Gubernur Aceh Nova Iriansyah, bersama Wakil Ketua DPRA Safaruddin, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki, Wakapolda Aceh Raden Purwadi dan Asisten Perdata dan TUN Kejati Aceh A Jazuli, mendengarkan Pengarahan Presiden RI Joko Widodo, kepada Kepala Daerah se-Indonesia, di ruang tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Rabu (28/4/2021).

Setidaknya ada empat poin penting yang disampaikan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait sosialisasi tunda mudik dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara disiplin menghadapi libur Idul Fitri 1442 Hijriah. Presiden kembali mengingatkan seluruh pimpinan daerah untuk berhati-hati dan lebih aktif mensosialisasikan tunda mudik.

“Kenaikan kasus harian Covid-19 di India harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Padahal sejak November 2020 hingga Februari 2021, India berhasil melandaikan kurvanya. Namun euforia keberhasilan mereka tidak berlangsung lama, karena saat ini kasus aktif harian mereka melonjak tajam,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan, saat ini status harian covid-19 di India sebesar 350 ribu kasus, padahal pada periode November 2020 hingga Februari 2021 India mampu menekan penyebaran Covid-19, hanya 10 ribu kasus harian. “Ini harus menjadi pembelajaran kita bersama agar lebih berhati-hati, karena Hari Raya Idul Fitri akan segera tiba. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, terus sosialisasikan tunda mudik dan disiplin protokol kesehatan.”

Presiden kembali mengingatkan para kepala daerah agar menjadikan lonjakan kasus covid-19 yang terjadi pasca lebaran Idul Fitri tahun lalu, benar-benar menjadi pelajaran agar tidak terulang. Sebagaimana diketahui, pasca libur Idul Fitri tahun lalu covid-19 meningkat sebesar 68-93 persen.

Selain itu libur panjang pada Agustus juga mengakibatkan kenaikan kasus harian Covid-19 sebesar 58-119 persen. Libur pada Oktober juga membuat kasus harian Covid-19 meningkat sebesar 37-95 persen. Libur natal dan tahun baru juga berimbas negatif bagi upaya pencegahan Covid-19. Saat Nataru, kasus harian Covid-19 meningkat sebesar 37-78 persen.

“Terus sosialisasikan tunda mudik kepada masyarakat. Selain itu, disiplin menerapkan protokol kesehatan juga harus terus dilakukan, karena ini adalah cara paling ampuh untuk menekan penyebaran Covid-19,” imbuh Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan, sebelum ada larangan tunda mudik ada sekitar 33 persen atau sebanyak 89,1 juta masyarakat berencana mudik saat lebaran. Setelah adanya larangan, angka tersebut turun menjadi 11 persen atau sebanyak 29,7 juta masyarakat masih berencana mudik.

“Setelah sosialisasikan larangan mudik kita gencarkan, persentasi orang yang berencana mudik memang semakin turun, yaitu sebesar 7 persen saja. Namun angkanya tetap tinggi, yaitu sebanyak 18,9 juta. Ini adalah angka yang sangat banyak dengan potensi penularan yang sangat luas. Oleh karena itu. Sekali lagi saya tegaskan, pemerintah daerah dibantu Forkopimda harus tetap berhati-hati dan terus sosialisasikan tunda mudik kepada masyarakat,” tandas Presiden Jokowi.

Dalam pengarahannya, Presiden juga menginstruksikan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk terus memacu cakupan vaksinasi covid-19 di daerah masing-masing, agar herd immunity bisa segera terbentuk.

“Hingga kemarin, Senin 27 April, baru 19 juta dosis vaksin yang disuntikkan. Oleh karena itu terus sosilisasikan dan gencarkan vaksinasi di daerah masing-masing, karena target kita pada Bulan Juli 2021 sebanyak 70 juta dosis harus sudah digunakan,” kata Presiden.

Selanjutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berpesan kepada para kepala daerah agar segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya, karena peredaran dana APBD akan turut berimbas pada aktifitas ekonomi daerah.

“Berdasarkan catatan saya, ada dana sebesar 182 triliun lebih masih menumpuk di perbankan daerah. Ini tidak boleh terjadi, segera belanjakan agar uangnya berputar di masyarakat. Hingga akhir Maret 2021 belanja APBD terutama belanja modal masih sangat minim, yaitu hanya sebesar 5,3 persen saja. Sementara itu, belanja pegawai sudah mencapai 63 persen. Sekali lagi saya tegaskan, segera belanjakan APBD, karena perputaran uang di suatu daerah akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.

Poin terakhir, Presiden menyoroti masih adanya investor yang merasa proses perizinan di Indonesia masih berjalan lambat. Padahal, sambung Presiden, kemudahan proses perizinan akan membangkitkan gairah investasi di Indonesia.

“Undang-undang Cipta Kerja mengamanatkan kemudahan investasi, termasuk proses perizinannya. Investasi menjadi salah satu kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional untuk bangkit di tengah pandemi global saat ini. Investasi akan berimbas pada pendapatan negara, investasi akan membuka lapangan kerja baru yang secara langsung berimbas pada upaya pengurangan angka kemiskinan,” imbuh Presiden.

Dalam kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini, Presiden turut didampingi oleh Wapres Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.