Analisaaceh.com, Tapaktuan | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) Lawe Alas Provinsi Aceh.
Rapat koordinasi tersebut akan digelar pada 27 Februari 2020 di gedung Graha BNPB lantai 15, jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur, sebagai bentuk upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam rangka penanggulan bencana banjir akibat luapan DAS yang melintasi Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam.
Kalak BPBD Aceh Selatan, Cut Syazalisma mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk koordinasi kuat antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan didukung oleh Pemerintah Aceh yang memandang persoalan banjir pada lima Kab/Kota yg terdampak dari DAS Lawe Alas Singkil menjadi masalah bersama.
“Seperti kita ketahui bahwa DAS Lawe Alas merupakan kewenangan pemerintah pusat yaitu kementerian PU melalui BWS 1 Sumatera. Kita berharap kegiatan ini akan melahirkan komitmen bersama guna melahirkan program penanganan secara komprehensif dari hulu sampai hilir secara bertahap,” kata Cut Syazalisma kepada Analisaaceh.com, Senin (24/2/2020).
Sebab, jelasnya Cut Syazalisma, dari data kejadian bencana DAS Lawe Alas menimbulkan kerugian luar biasa dan hilangnya mata pencaharian masyarakat serta terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat.
“Kita patut berbangga bahwa kegiatan ini merupakan model baru dalam penanggulangan bencana sesuai visi BNPB yaitu memprioritaskan pencegahan baik mitigasi struktural maupun non-struktural untuk menghindari korban dan kerugian lebih besar. Sesuai dengan arah kebijakan Plt Gubernur Aceh bahwa penyelesaian banjir Aceh secara komprehensif melalui grand desain penanggulangan banjir,” tuturnya.
Selain itu lanjutnya, sesuai komitmen Plt Bupati Aceh Selatan yang memprioritaskan penanggulangan bencana merupakan dasar kebijakan pembangunan wilayah berdasarkan analisa risiko bencana. Oleh karena, kata Cut Syazalisma, pihaknya membangun sinergitas dengan semua lini dan memanfaatkan pendekatan alam melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seterusnya pendekatan struktural oleh pihak kementerian PU bersifat teknis dengan DED yang matang.
“Ini harapan kita bersama di lima Kab/Kota yang terdampak bencana banjir DAS Lawe Alas Singkil agar dapat membangun kehidupan ekonomi sejahtera secara baik terbebas dari masalah bencana bahkan dapat berkehidupan dari manfaat DAS tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Dosen FMIPA Unsyiah, Elly Sufriadi menjelaskan bahwa, alasan Kabupaten Aceh Selatan yang sangat berkepentingan pada Rakor itu disebabkan sangat banyak kecamatan di Aceh Selatan yang mengalami bencana banjir akibat luapan DAS.
“Inilah alasannya kenapa Aceh Selatan yang paling di depan, karena kita tidak mau setiap tahun masyarakat mengalami banjir, seperti di Trumon dan Kluet Raya. Jadi perlu dilakukan perencanaan secara bersama dan terintegrasi, bahkan jika perlu menjadi proyek Strategis nasional (PSN) di Kawasan DAS Alas Singkil,” jelasnya.
BNPB Undang Seluruh Pihak Terkait
Dalam undangan BNPB terhadap seluruh instansi terkait, dijelaskan bahwa hal itu perlu dilakukan mengingat pentingnya pengendalian banjir di jalur DAS Lawe Alas yang melintasi Kabupaten Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Kota Subulussalam.
Selain itu, dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala BNPB Doni Monardo tersebut, bahwa pihaknya merasa perlu adanya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara komprehensif dan terintegrasi dalam rangka penanggulan bencana banjir akibat luapan DAS itu.
Dalam Rakor yang akan dilaksanakan tersebut, BNPB turut mengundang Plt Gubernur Aceh, Ketua Komisi IX DPR RI, Anggota DPR RI Aceh, Anggota DPD RI Dapil Aceh, Kepala Bappenas RI Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup RI , Deputi di Lingkungan BNPB.
Pihaknya juga mengundang Bupati Aceh Tenggara, Bupati Gayo Lues, Bupati Aceh Singkil, Wali Kota Subulussalam, Plt Bupati Aceh Selatan, Ketua DPR Aceh, Ketua Komisi VI DPR Aceh, Ketua DPRK Aceh Tenggara, Ketua DPRK Gayo Lues, Ketua DPRK Aceh Singkil, Ketua DPRK Subulussalam, Ketua DPRK Aceh Selatan, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Kementerian PUPR, Kepala Bappeda Aceh, Kepala Pelaksana BPBA, Kepala Dinas PUPR Aceh.
Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh, Kepala Balai Wilayah Sungai Aceh, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera, Kepala BKSDA Aceh, Ketua Forum PRB Aceh, Kepala TNGL Aceh, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh, Kepala Biro Pembangunan Provinsi Aceh, Ketua TDRMC Aceh, Ketua Komisi II DPRA Aceh, Kepala Bappeda Aceh Tenggara, Kepala Bappeda Gayo Lues, Kepala Bappeda Aceh Singkil, Kepala Bappeda Kota Subulussalam, Kepala Bappeda Aceh Selatan.
Pihaknya juga mengundang Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara, Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, Kepala Pelaksana BPBD Kota Subulussalam, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gayo Lues, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.
Editor : Nafrizal
