Analisaaceh.com, Jakarta | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Aceh H. Irmawan, S.Sos, MM meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) untuk menaikan anggaran pembangunan dan masukan beberapa pembangunan di Aceh menjadi program prioritas pada tahun 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Irmawan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Eselon I Kementerian PUPR RI, Selasa (13/6/2023).
Dalam rapat itu Irmawan menyampaikan kondisi kawasan Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh, yang saat ini padat dan agak kumuh yang sangat menganggu aktifitas masyarakat, sehingga perlu ada interpensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Hasil kunjungan langsung komisi V ke kawasan Ulee Kareng, Pemko Banda Aceh sudah menyanggupi mensiapkan Dana Insentif Daerah (DID) dan akan membebaskan lahannya, hanya untuk penataan fisik yang diperlukan dari anggaran APBN,”katanya.
Terkait Bundaran Ulee kareng Irmawan menekankan, pembangunan bundaran tersebut perlu menjadi prioritas lantaran sudah menjadi janji komisi V yang saat itu hadir bersama Dirjen Cipta Karya di lokasi Simpang Tujuh.
Kepada Cipta Karya, Irmawan menyampaikan beberapa daerah seperti Gayo Lues dan Aceh Tenggara yang bermasalah dengan air minum, sehingga perlu pembangunan fasilitas Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM).
“Pemerintah Aceh Tenggara juga sudah beberapa kali mengirimkan proposal kepada Cipta Karya untuk pembangunan SPAM ini, namun belum terealisasi, juga di daerah pantai Aceh Singkil, seperti Kecamatan Singkil dan Singkil Utara yang selama ini belum mendapat layanan air bersih, kita kasihan melihat masyarakat disini, sehingga saya harapkan 2024 bisa dialokasikan anggaran untuk pembangunan SPAM,” ujarnya.
Terkait Pekan Olahraga Nasional (PON), ia juga menyampaikan agar mempercepat pembangunan fasilitas PON karena hingga kini belum terlihat ada kegiatan untuk perbaikan 13 tempat cabang olahraga yang akan direnovasi.
