Analisaaceh.com, Banda Aceh | Untuk memulihkan konektivitas Aceh bagian utara, Pemerintah Aceh dan BPJN mempercepat pembangunan jembatan Bailey Awe Geutah. Jembatan ini diproyeksikan rampung dalam tiga hari ke depan dan menjadi jalur alternatif penting menuju Aceh Tamiang.
Hal ini dikatakan oleh Sekda Aceh, M. Nasir, dalam pertemuan di Posko Komando Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Pemerintah Aceh, Kamis (4/12/2025), Nasir menjelaskan bahwa Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan dampak paling luas, di mana lumpur menutup hampir seluruh area perkotaan.
Kerusakan parah juga terjadi pada jalur transportasi utama, terutama jalan penghubung Bireuen–Banda Aceh yang terputus akibat tiga jembatan tergerus banjir.
“Upaya pembukaan akses menjadi prioritas. Jalur lintas utama sudah kembali tembus, namun beberapa titik masih sangat sulit dilalui,” ujar Nasir.
Sementara itu, pengerjaan jalan dari Simpang KKA menuju Bener Meriah juga terus dituntaskan. Dari laporan tim lapangan, sekitar 42 kilometer ruas jalan telah selesai diperbaiki, dan alat berat tambahan dikerahkan untuk menuntaskan titik-titik yang masih terputus.
Demikian juga sejumlah wilayah seperti Kota Langsa dan Aceh Timur masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Pengiriman logistik dilakukan lewat laut, meski sempat terkendala saat memasuki kawasan Kuala Idi.
Di wilayah tengah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, kondisi terisolir membuat distribusi bantuan harus dilakukan melalui udara. Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, dan BPBD untuk droping logistik dan bahan bakar dari udara.
Untuk mendukung komunikasi di daerah yang jaringan selulernya terputus, 48 unit Starlink telah dikirim. Namun operasionalnya terkendala pasokan listrik dan BBM. Pertamina menyuplai satu ton BBM per hari via udara untuk menjaga perangkat vital tetap berfungsi.
Data sementara menunjukkan sekitar 75.000 rumah rusak akibat banjir dan longsor. Dengan kemampuan pembangunan rumah layak huni yang rata-rata hanya 2.000 unit per tahun, proses pemulihan diperkirakan berlangsung sangat lama.
“Dengan kondisi sekarang, butuh puluhan tahun jika memakai kemampuan normal daerah. Perlu intervensi pemerintah pusat,” tegas Nasir.
