NEWS Jembatan Terancam Ambruk, Safaruddin Ancam Cabut Izin Perusahaan Tak Peduli Banjir

Jembatan Terancam Ambruk, Safaruddin Ancam Cabut Izin Perusahaan Tak Peduli Banjir

Bupati Abdya Safaruddin saat berdiskusi dengan pihak perusahaan saat meninjau lokasi pengerjaan normalisasi sungai jembatan Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, kabupaten Abdya. Foto:Ahlul Zikri/Analisaaceh.com

Analisaaceh.com, Blangpidie | Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin kembali meninjau progres pengerjaan jembatan Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, kabupaten setempat, Kamis (19/11/2026).

Peninjauan tersebut guna memastikan perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Babahrot komit menuntaskan pengerjaan normalisasi sungai, yang mengakibatkan jembatan terancam ambruk akibat tergerus banjir.

Dalam peninjauan itu, Bupati Safaruddin turut disampaikan Wabup Zaman Akli, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Roni Guswandi, Kajari Kardono, Kepala Dinas PUPR Abdya Rahwadi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Abdya Mukhsin.

Sementara perusahaan yang diminta berpartisipasi dalam penanganan dampak banjir tersebut meliputi PT Juta Aceh Mining, PT Leuser Karya Tambang, PT Bumi Babahrot, PT Kenpura Alam Nanggroe, PT Mon Jambe, PT Cemerlang Abadi, PT Samira Makmur Sejahtera, PT Dua Perkasa Lestari, dan PT Watu Gede Utama.

Bupati Safaruddin mengatakan, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi dengan pihak perusahaan beberapa waktu lalu, terkait upaya penanganan banjir dan ancaman ambruknya Jembatan Cot Seumantok akibat tergerus banjir.

“Hari ini kita turun kembali ke lokasi untuk memastikan apakah pihak perusahaan benar-benar komit melaksanakan normalisasi sungai. Ini penting karena gerusan air saat banjir membuat Jembatan Cot Seumantok terancam ambruk,” ucap Safaruddin.

Bupati Safaruddin juga melontarkan peringatan keras kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar ikut bertanggung jawab membantu penanganan banjir di Kecamatan Babahrot.

Safaruddin menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam apabila perusahaan terkesan mengabaikan kondisi masyarakat yang terdampak banjir, khususnya di Gampong Ie Mirah serta kawasan jembatan rangka baja yang menghubungkan Gampong Pante Cermin dengan Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot.

Bahkan, ia mengancam akan membekukan hingga mencabut izin operasional perusahaan yang tidak menunjukkan kepedulian dan tidak berpartisipasi dalam upaya penanganan dampak banjir.

“Saya tegaskan, tidak ada beking-bekingan. Beking saya adalah rakyat Abdya. Jangan ada perusahaan yang merasa kebal hukum atau berlindung di balik pihak tertentu. Kalau tidak mau berpartisipasi membantu penanganan banjir, siap-siap izinnya dibekukan, bahkan dicabut,” tegas Safaruddin saat meninjau kegiatan normalisasi sungai sebagai langkah antisipasi mencegah robohnya jembatan rangka baja penghubung Gampong Pante Cermin–Gampong Cot Seumantok tersebut.

Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Seluruh perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Abdya juga harus menunjukkan tanggung jawab sosial, terlebih ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat akibat banjir.

Ia meminta perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan dari aktivitas usaha di daerah, tetapi juga hadir memberikan kontribusi nyata ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

“Jangan hanya mengambil hasil dari daerah ini, tetapi ketika masyarakat mengalami musibah justru tidak mau peduli. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk perusahaan, untuk memastikan keselamatan masyarakat dan melindungi fasilitas umum yang terancam akibat banjir,” ujarnya.

Safaruddin juga menegaskan bahwa keselamatan warga dan keberlangsungan akses transportasi masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, langkah penanganan di kawasan Babahrot harus dilakukan secara serius dan melibatkan seluruh pihak terkait.

Pemerintah Kabupaten Abdya berharap seluruh perusahaan tersebut segera mengambil bagian dalam upaya penanganan banjir, termasuk mendukung langkah normalisasi sungai dan penanganan infrastruktur yang terancam.

“Kalau kita serius menangani ini secara bersama-sama, kami yakin ini akan lebih cepat selesai,” ucap Safaruddin.

Peringatan Bupati Safaruddin sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan bencana di Abdya membutuhkan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah menginginkan kehadiran perusahaan tidak sebatas menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.

Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Seluruh perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Abdya juga harus menunjukkan tanggung jawab sosial, terlebih ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat akibat banjir.

Ia meminta perusahaan tidak hanya mengambil keuntungan dari aktivitas usaha di daerah, tetapi juga hadir memberikan kontribusi nyata ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

“Jangan hanya mengambil hasil dari daerah ini, tetapi ketika masyarakat mengalami musibah justru tidak mau peduli. Pemerintah membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk perusahaan, untuk memastikan keselamatan masyarakat dan melindungi fasilitas umum yang terancam akibat banjir,” ujarnya.

Safaruddin juga menegaskan bahwa keselamatan warga dan keberlangsungan akses transportasi masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, langkah penanganan di kawasan Babahrot harus dilakukan secara serius dan melibatkan seluruh pihak terkait.

“Saya melihat masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya mengerjakan normalisasi sungai. Karena itu, mulai besok saya harap semua perusahaan benar-benar serius menyelesaikannya. Jika semua komit, paling tidak 10 hari pekerjaan ini sudah selesai semua,” pungkas Safaruddin.

Artikulli paraprakKemendagri Evaluasi Program Doto Saweu Gampong dan Sikula Abdya
Artikulli tjetërSafaruddin Targetkan Layanan Kesehatan Jangkau 23 Mukim di Abdya