Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menggelar aksi di depan kantor gubernur Aceh, Senin (11/11/2019).
Aksi yang berlangsung pada pukul 10.15 s/d 11.45 WIB itu dimulai dengan berjalan serentak dari depan Pos Satpam hingga berada di depan kantor Gubernur Aceh.
Para peserta aksi berasal dari mahasiswa/i Komisariat UIN Ar-Raniry, Komisariat Unsyiah, Komisariat STKIP BBG, KAMMI Daerah Banda Aceh, KAMMI Daerah Aceh Besar serta pengurus Wilayah KAMMI Aceh.
Suasana aksi berjalan dengan aman dan damai. Koordinator Aksi, FM Nurasykim menyampaikan, bahwa aksi tersebut adalah mengawal APBA agar tepat sasaran dan tidak hanya masalah yang selalu terjadi selama kurun waktu belakangan, yaitu terjadinya SILPA yang sangat besar.
“Kami akan menyampaikan aspirasi rakyat agar dalam penyalurannya APBA benar-benar harus pro rakyat dan pemerintah Aceh harus mampu menghasilkan kesejahteraan”, ujarnya.
Di tengah-tengah aksi, KAMMI Wilayah Aceh menampilkan teatrikal sepeda motor yang dibawa dengan pelan dan ada orang terikat di belakangnya.
Sementara itu Ketua Umum KAMMI Wilayah Aceh, Ahsanul Abid, S.Pd menjelaskan bahwa teatrikal ini menunjukkan bahwa begitulah APBA jika tidak dianggarkan dan disalurkan untuk kejahteraan rakyat, maka rakyat akan tertatih tatih terikat dibelakangnya.
“Melihat problematika masyarakat Aceh yang semakin komplit dan rumit, maka kami dari Kesatuan mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Aceh menyatakan sikap protes keras kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini yaitu pimpinan eksekutif yakni Plt Gubernur Aceh,” ungkapnya.
- Dengan keadaan yang sadar dan didorong oleh keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi aceh saat ini, KAMMI) Wilayah Aceh mendesak pemerintah aceh agar :
Eksekutif dalam hal ini Plt Gubernur Aceh melakukan Kontrol langsung dalam Perealisasian APBA Aceh. - Mendesak Plt Gubernur aceh dalam hal pembangunan Infrastruktur, Ekonomi, pendidikan dan kesehatan aceh saat ini yang masih jauh dari target agar dapat diselesaikan sesuai target.
- Mendesak Plt gubernur Aceh untuk memberi ultimatum yang keras bagi SKPA Aceh yang tidak mencapai target dalam pelaksanaan realisasi dana APBA 2019.
- Menyalurkan dan merealisasikan seluruh dana APBA seluruhnya untuk kepentingan rakyat Aceh bukan untuk mafia-mafia proyek yang hanyak mengambil fee atau keuntungan sesaat.
- Eksekutif dan legislatif jangan saling bermain mata dalam anggaran APBA dan mengatasnamakan untuk kesejahteraan rakyat Aceh.
- Memperjelas status rumah dhuafa yang sampai sekarang belum dibangun oleh pemerintah.
“Semoga Pemerintah Aceh dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh, bukan hanya mampu menghabiskan anggaran, tapi juga tepat sasaran,” tambah ketua KAMMI Aceh.
Setelah ketua KAMMI Aceh membacakan pernyataan sikap, di akhir aksi KAMMI Aceh juga memberi kartu kuning kepada pemerintah Aceh dalam hal ini diwakili oleh pejabat pemerintahan, yakni Farid selaku asisten bidang Pengawas Realisasi Anggaran.
