Analisaaceh.com, Banda Aceh | Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M, sangat mengharapkan kerjasama seluruh pihak untuk berkolaborasi menuntaskan vaksinasi bagi masyarakat agar herd immunity segera tercipta demi keselamatan bersama, terutama Forkopimda Aceh.
Hal tersebut, sebagaimana tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/7120/SJ tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Surat yang dikeluarkan pada 16 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia untuk mengejar target vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing.
Kapolda juga telah mengundang pejabat di lingkungan Pemprov Aceh untuk menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, terutama tentang mekanisme penyerapan anggaran BTT dalam bentuk bansos, yang nantinya dibagikan kepada masyarakat dalam setiap kegiatan vaksinasi.
“Saya berharap nantinya dana BTT bisa digunakan untuk bansos bagi masyarakat yang vaksin. Upaya tersebut semata untuk meningkatkan capaian vaksinasi, di mana pada akhir Desember 2021 harus tembus 70 persen,” ujar mantan Kapuslabfor Polri ini, Selasa (21/12/2021).
“Dalam rangka mendukung program nasional penanganan pandemi Covid-19 khususnya pemenuhan target vaksinasi dosis pertama sebesar 70% hingga akhir Desember 2021, maka kita harus bergandengan tangan, berkolaborasi, termasuk Pemda untuk mempercepat pencapaian target tersebut di Aceh,” sebutnya lagi, mengutip Surat Edaran Mendagri.
Kapolda menyebutkan, capaian vaksinasi Polda Aceh beserta jajaran saat ini masih 48,51 persen untuk dosis I dan 25.15 persen dosis II. Capaian itu harus mencapai 70 persen pada akhir Desember tahun ini.
“Oleh karena itu kami harapkan masyarakat segera melaksanakan vaksin di gerai-gerai terdekat,” ucap Kapolda.
Untuk mendukung kegiatan vaksinasi itu pun, katanya, Mabes Polri dan Polda Aceh telah mengirimkan 130 tenaga kesehatan (Nakes) berstatus BKO untuk menjadi vaksinator ke jajaran.
