Analisaaceh.com, Tapaktuan | Akibat kasus Covid-19 kian meningkat, anggota Komisi III DPRK Aceh Selatan, Yeni Rosnizar mempertanyakan kebijakan dan sikap Pemerintah Kabupaten setempat dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.
Hal itu disampaikan, Yeni Rosnizar kepada analisaaceh.com pada Jum’at (7/8/2020) menyikapi tidak adanya kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
“Pemkab terkesan menganggap sepele dan membiarkan kasus yang semakin banyak setiap harinya. Itu bisa dilihat tidak adanya kebijakan apapun yang diambil, padahal kasus Covid-19 di Aceh sudah puluhan orang,” katanya.
Dirinya mengaku bahwa, memutus mata rantai covid-19 merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Namun pemerintah harus punya andil selaku pemegang kekuasaan untuk meredakan penyebaran khususnya di Aceh Selatan.
“Kita sadari bahwa Covid-19 ini bukan hanya tanggung jawab segolongan orang saja tapi kita bersama, namun pemerintah harus punya kebijakan, jangan hanya melihat dan membiarkan begitu saja,” imbuh anggota Komisi III yang membidangi kesehatan ini.
Bahkan saat ini sejumlah Puskesmas serta rumah sakit banyak kekurangan tenaga medis sebab harus menjalani isolasi mandiri, untuk mengatasi tentunya dibutuhkan peran pemerintah agar para pasien tetap mendapatkan perawatan.
“Jangan sampai karena tidak ada kebijakan, masyarakat yang sakit biasa pun tak mendapatkan perawatan,” tegasnya.
“Kalau pun Pemkab mengambil kebijakan PSBB, sosial distancing atau bahkan lockdown total untuk sementara waktu tidak ada alasan buat untuk tidak menerima demi keselamatan dan kemaslahatan kita bersama,” sambung Yenni.
Dirinya juga meminta kepada semua pihak di Aceh Selatan untuk tidak memperkeruh suasana dan menuding saling salah khususnya masalah Covid-19. Namun harus bersinergi dalam mengatasi penyebarannya dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Kita meminta tak ada yang saling menyalahkan sehingga memperkeruh suasana, dan kita mengimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktifitas sehari-hari. Namun dalam hal ini kita tunggu kebijakan dari pemerintah,” pungkasnya.
