Analisaaceh.com, Banda Aceh | Solidaritas Pemuda Mahasiswa Nanggroe Aceh (SPMNA) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengusut kasus korupsi kegiatan Bantuan Biaya Pendidikan beasiswa di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh.
Koordinator Aksi, Reza Agusni mengatakan bahwa mengingat pendidikan menjadi Indikator yang harus di utamakan untuk seorang pemuda dan mahasiswa, maka kehadiran dana beasiswa sangat meringankan masalah perekonomian agar pendidikan tidak terhambat bagi pemuda dan mahasiswa yang berpenghasilan menengah ke bawah.
“Dalam hemat disini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah orang yang menjadi perwakilan rakyat Aceh yang di pilih langsung untuk mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat Aceh di tingkat Provinsi,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor Kejati Aceh, Senin (8/7/2024).
Dan DPRA juga menjadi salah satu lembaga yang menampung aspirasi masyarakat untuk penyaluran Beasiswa. Tetapi, hari ini dewan perwakilan rakyat yang dianggap sebagai penyalur aspirasi masyarakat telah melakukan tindakan yang malah merugikan masyarakat.
“Kami juga akan menyurati partai politik untuk tidak mencalonkan Bupati atau atau kepala daerah yang terlibat dalam kasus ini,” lanjutnya.
Melihat kasus 2017 yang belum di usut tuntas sampai sekarang terkait beberapa oknum DPRA yang di duga terlibat kasus pembegalan beasiswa 2017.
Oleh sebab itu pihaknya meminta lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan dan kepolisian dalam mengusut tuntas kasus ini. Karena seperti yang kita ketahui lembaga atau instansi kepolisian dan kejaksaan adalah garda terdepan penegak hukum.
Kemudian Plh. Kepala Seksi Penerangan Hukum Dan Humas, Ali Rasab Lubis mengatakan akan serius menanggapi masalah ini.
“Kita dalam kasus ini sebagai penuntut umum, kita serius dalam menangani kasus ini,” tutupnya.
