Analisaaceh.com, Banda Aceh | Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mendorong perusahaan swasta agar meningkatkan penyerapan tenaga kerja guna menekan angka pengangguran di kota tersebut.
Ia juga meminta pihak perbankan memberikan kelonggaran syarat pembiayaan bagi pengusaha pemula agar lebih mudah mendapatkan akses modal usaha.
Hal tersebut disampaikan Irwansyah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang optimalisasi peningkatan keterampilan pelaku usaha dalam rangka mengurangi pengangguran di Banda Aceh, yang digelar Selasa (3/3) di Gedung DPRK setempat.
Menurut Irwansyah, tingginya angka pengangguran di Banda Aceh menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, DPRK, serta sektor swasta. Ia menilai sektor swasta memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja.
“Untuk menyelesaikan persoalan pengangguran, pihak swasta harus ikut berkontribusi karena sektor inilah yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Selain itu, ia juga meminta perbankan yang beroperasi di Banda Aceh agar mempermudah akses pembiayaan bagi pengusaha pemula. Menurutnya, selama ini syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai cukup berat, karena calon penerima harus memiliki pengalaman usaha.
“Bagaimana mungkin seseorang punya pengalaman usaha, sementara mereka baru didorong untuk memulai usaha melalui UMKM,” katanya.
Irwansyah juga menyoroti adanya kondisi yang dinilai paradoks. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, penyaluran KUR untuk UMKM oleh perbankan di Aceh mencapai angka yang cukup besar. Bank Aceh tercatat menyalurkan KUR sekitar Rp1,5 triliun, sementara Bank Syariah Indonesia menyalurkan hingga Rp3 triliun.
Namun, meskipun pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada puluhan ribu pelaku usaha, angka pengangguran di Banda Aceh belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Ia juga menilai banyak UMKM yang masih stagnan dan belum mampu berkembang ke level yang lebih tinggi. Karena itu, ia mendorong agar pembiayaan tidak hanya difokuskan pada usaha konvensional, tetapi juga pada sektor kreatif seperti konten kreator, jasa perfilman, serta berbagai layanan kreatif lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Aceh, Rahmad Faisal, mengatakan bahwa lembaganya memiliki 12 jurusan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Beberapa bidang pelatihan yang tersedia di antaranya keterampilan tukang las, barista, hingga pembuatan kue yang saat ini cukup berkembang.
Meski demikian, Rahmad menyebutkan bahwa dari banyaknya lulusan pelatihan tersebut, hanya sebagian kecil yang berhasil terserap ke dunia kerja. Sementara sebagian lainnya belum diketahui perkembangan selanjutnya.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelatihan dengan program yang lebih modern serta pemberian sertifikasi bagi peserta,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Banda Aceh, M Zidan Al Hafidh, menilai sejumlah usaha potensial di Banda Aceh perlu mendapatkan pendampingan agar mampu berkembang dan naik kelas.
Ia juga menyoroti karakter generasi muda saat ini yang dinilai mudah bosan dalam dunia kerja maupun usaha. Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.
Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha di sektor perhotelan menyampaikan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dari tenaga kerja muda, terutama terkait kegigihan, loyalitas, serta sikap pelayanan atau hospitality kepada pelanggan.
Menutup pertemuan tersebut, Irwansyah mengingatkan bahwa setiap tahun perguruan tinggi terus meluluskan ribuan alumni. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, angka pengangguran di Banda Aceh dikhawatirkan akan terus meningkat.
