Analisaaceh.com, Banda Aceh | Usulan pemerintah daerah terhadap pembelian mobil dinas baru bagi pejabat Kabupaten Pidie Jaya turut dikritik oleh para mahasiswa.
Ulfani, mahasiswa Universitas Syiah Kuala mengatakan bahwa dirinya setuju jika pemerintah setempat ingin mengganti mobil dinas yang lama dengan mobil baru, namun yang menjadi permasalahan di sini bukanlah mengenai mobil baru, tetapi jenis mobil yang diusulkan.
“Yang menjadi puncak masalahnya ketika mobil dinas baru yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten Pidie Jaya bukan sembarang mobil,” ujarnya.
Ulfani menjelaskan bahwa, harga mobil yang diusulkan mencapai Rp 5,5 milyar yang mencangkup 9 unit mobil, untuk Bupati direncanakan mobil jenis Toyota Alphard seharga Rp 1,27 miliar, Wakil Bupati jenis Toyota Velfier dengan harga Rp 1,2 miliar, tiga pimpinan DPRK jenis Mistsubishi Pajero Sport dengan total Rp 1,7 miliar, kemudian tiga orang asisten tiga unit toyota Innova Rp 1,068 miliar, serta satu unit Toyota Xpander untuk ketua MPU seharga Rp 251 Juta.
Menurut Ulfani, tidak menjadi masalah jika Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya ingin mengganti mobil baru, namun untuk pejabat setingkat daerah seperti Bupati Pidie Jaya, ini merupakan pemborosan anggaran yang sangat luar biasa, seharusnya mereka bisa memilih mobil dengan harga yang lebih relevan.
“Saya rasa dana sebanyak itu seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain dalam hal meningkatkan kualitas daerah. Sebaiknya yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah ialah peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, menurunkan angka kemiskinan, serta pembangunan infrastuktur daerah yang harus lebih difokuskan,” terangnya.
Lebih lanjut Ulfani mengatakan, jika pengadaan mobil dinas hanya semata untuk menjaga marwah Kabupaten Pidie Jaya, maka masih banyak hal lain yang bisa dilakukan jika memang niatnya untuk menjaga marwah daerah. Prestasi daerah dalam berbagai bidang, sarana dan prasaran yang bagus, pelayanan kesehatan yang baik, kualitas pendidikan yang tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran yang terus berkurang serta lapangan kerja yang terus ditingkatkan.
“Hal ini justru lebih layak jika ingin semata menjaga marwah daerah,” tutupnya.
