Analisaaceh.com, Banda Aceh | Sejumlah massa melakukan aksi demo meminta Pemerintah Aceh diminta agar memberi dukungan untuk segera meratifikasi konvensi ILO C-188 sebagai standar internasional kerja layak. Aksi demo tersebut digelar di depan kantor Gubernur Aceh pada Rabu (3/4/2024).
Koordinator peneliti kebijakan kelautan dan perikanan Greenpeace, Crisna Akbar mengatakan bahwa dukungan harus diberikan oleh Pemerintah Aceh melalui surat dukungan yang dikirimkan ke pemerintah Pusat.
“Kita meminta pemerintah aceh untuk menyampaikan ke pada Presiden terkait dukungan ratifikasi ILC 188. Kenapa kita mendorong ratifikasi 88 ini karena banyak kawan yang bekerja di atas kapal perikanan asing dan mereka mengalami kerja paksa atau eksploitasi kerja,” ujarnya.
Bahkan, katanya ada beberapa kasus yang meninggal di atas kapal, dan jenazahnya dibuang ke laut.
“Tapi sayangnya kasus ini tidak digiring karena bagi sebagian org isu ini isu biasa saja padahal ada keluarga yang dirugikan saat tiap kali ada di berangkatkan,” katanya lagi.
Ia juga berharap Pemerintah Aceh menertibkan sekolah atau dunia pendidikan yang melakukan perekrutan dan penempatan para pekerja di atas kapal ini secara ilegal.
“Menurut kami ini tidak Prosedural, karena saat direkrut ke pulau Jawa dengan iming-Iming gaji besar namun sebenarnya mereka mendapat tekanan,” katanya.
Kemudian juga ada indikasi pemalsuan dokumen yg dilakukan oknum tertentu untuk proses pemberangkatan ke kapal.
“Kami meminta bagaiman Pemerintah Aceh ikut mendukung dengan menyurati Presiden Jokowi ratifikasi ILO C 188 agar memberikan perlindungan pekerja di atas kapal perikanan lokal maupun kapal asing,” tutupnya.
