Analisaaceh.com, Blangpidie | Aliansi Masyarakat Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tegas menolak Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Abdya Mineral Prima (AMP) yang akan beroperasi di tujuh gampong di Kecamatan Kuala Batee.
Penolakan tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Kuala Batee dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DPRK setempat, Senin (22/9/2025).
Dalam RDP tersebut, Koordinator Aliansi Masyarakat Kuala Batee, Ibrahim Bin Jalil menyampaikan lima tuntutan aliansi kepada ketua dan anggota DPRK Abdya.
Adapun lima tuntutan tersebut, sebut Ibrahim, yaitu Ketua DPRK beserta anggota menyurati Gubernur Aceh yang ditembuskan ke DPMPTSP Aceh dan ESDM Aceh serta Bupati Abdya untuk membatalkan IUP Eksplorasi PT Abdya Mineral Prima.
Kemudian, lanjutnya, ketua DPRK beserta anggota menyurati Bupati Abdya meminta segera menyurati Gubernur Aceh, DPMPTSP Aceh dan Dinas ESDM Aceh untuk membatalkan IUP Eksplorasi PT Abdya Mineral Prima.
Selanjutnya, tambah Ibrahim, meminta klarifikasi dan data ke BPN Abdya terkait luas wilayah yang direkomendasi dan rekomendasi teknis sebagai syarat dikeluarkan PKKPR OSS.
“Selain itu, juga meminta Kepala BPN Abdya untuk membatalkan rekomendasi teknis BPN untuk membatalkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR),” ujarnya.
Supaya tidak terjadi pengerahan massa ke kantor PT Abdya Mineral Prima di Jakarta, kata Ibrahim, pihaknya meminta PT Abdya Mineral Prima mengajukan pembatalan IUP Eksplorasi PT Abdya Mineral Prima ke Gubernur Aceh dan tidak melanjutkan lagi kegiatan apapun terkait urusan tambang di Kecamatan Kuala Batee.
“Jika tuntutan ini tidak di indahkan, kami akan terus melawan dan melakukan aksi-aksi di Abdya, ibu kota provinsi, dan di depan kantor PT Abdya Mineral Prima di Jakarta guna menuntut supaya PT Abdya Mineral Prima angkat kaki dari Kecamatan Kuala Batee,” pungkas Ibrahim Bin Jalil.
